SURABAYA, Slentingan.com – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, menyatakan, bahwa visi dan misi APBD 2025 didasarkan pada semangat gotong royong yang diwujudkan dalam lima fokus utama.
Lima fokus utama itu meliputi ekonomi inklusif, sumber daya manusia unggul, infrastruktur, birokrasi dan layanan publik, serta ketertiban dan keamanan kota.
Selain itu, APBD 2025 harus selaras dengan program dari pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah pusat mendorong tiga prioritas utama yang sejalan dengan visi misi APBD Surabaya.
“Tiga hal itu adalah kesejahteraan, pertumbuhan ekonomi, dan pencegahan stunting. Kami mendukung penuh upaya ke arah tersebut,” ujar politisi PKS ini, Jumat, 9 Agustus 2024.
Dalam aspek kesejahteraan, terdapat beberapa program, termasuk penanganan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan kesehatan ibu dan anak, serta alokasi anggaran untuk pendidikan.
Terkait pertumbuhan ekonomi, fokus utamanya adalah memastikan sektor ekonomi terus tumbuh.
“Jika ekonomi meningkat, lapangan kerja akan lebih luas tersedia, dan daya beli masyarakat akan semakin tinggi,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Poin ketiga adalah pencegahan stunting. Meskipun Surabaya memiliki angka stunting terendah di Jawa Timur, upaya pencegahan harus terus dilakukan untuk menurunkan angka tersebut dari 4,2 persen saat ini.
“Yang paling penting, keterlibatan dan kontribusi dari Kader Surabaya Hebat, RW, pengurus kampung, dan Dinas Kesehatan harus diperkuat. Terlebih lagi, dengan munculnya isu kesehatan seperti gagal ginjal dan diabetes pada usia dini, upaya preventif harus ditingkatkan. Selain fokus pada bayi dan ibu hamil, perhatian juga harus diberikan pada anak-anak dan remaja,” tutur Reni.
Selain tiga fokus utama tersebut, Reni mengingatkan Pemkot Surabaya untuk senantiasa mematuhi proporsi belanja dalam APBD.
Misalnya, belanja pendidikan harus sebesar 20 persen, belanja pegawai tidak boleh melebihi 30 persen, dan belanja infrastruktur maksimal 40 persen.
Reni berharap Pemkot dapat bijak dalam membelanjakan APBD sesuai proporsi yang ditetapkan, sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. HUM/GIT
