SURABAYA, Slentingan.com – DPRD Surabaya menekankan pentingnya peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) lokal serta kantin di sekolah dalam implementasi program makan bergizi gratis (MBG) yang saat ini lagi berlangsung.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, langkah ini dapat menjadi kunci untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, bahwa dengan melibatkan UMKM dan kantin sekolah, program MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi siswa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Keterlibatan UMKM dan kantin sekolah dapat memotong biaya distribusi. Hal ini memungkinkan keuntungan yang lebih besar bagi penyedia bahan dan jasa tanpa mengurangi kualitas gizi dan nutrisi makanan yang disajikan.
Fathoni juga menekankan, bahwa keterlibatan UMKM dan kantin sekolah penting untuk memutar pertumbuhan ekonomi di lingkup mikro, bukan hanya makro, seperti jika hanya melibatkan layanan catering besar.
Dengan melibatkan UMKM dan kantin sekolah, ekonomi akan berputar di tingkat masyarakat, sehingga memberikan dampak yang lebih luas bagi ekonomi kerakyatan.
“Ini untuk memutar pertumbuhan ekonomi. Sehingga UMKM setempat dan kantin sekolah mesti dilibatkan. Karena jika hanya melibatkan layanan cathering besar, maka ekonomi hanya akan berputar di lingkup makro,” tutur Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, Selasa, 4 Februari 2025.
Program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto itu tengah berjalan. Meski belum ada petunjuk teknis (juknis), namun pelaksanaan di daerah-daerah termasuk di Surabaya juga sudah berjalan.
Pimpinan DPRD Surabaya itu mengingatkan pelaksanaan MBG harus bisa menjadi cara lain untuk menumbuhkan ekonomi warga Surabaya. Termasuk ekonomi di lingkungan sekolah.
Fathoni juga mengajak seluruh pihak terkait untuk mendukung inisiatif ini. Koordinasi dengan pihak sekolah hingga menggandeng kantin sekolah.
“Kita perlu memastikan bahwa UMKM dan kantin sekolah memiliki akses yang mudah untuk terlibat dalam program MBG,” tuturnya
Sebab keberlangsungan program MBG pasti akan berdampak pada pelaku ekonomi kerakyatan, seperti penjual makanan di kantin sekolah.
Tidak bisa dipungkiri siswa yang biasa beli makanan di kantin sekolah akan berkurang karena mendapatkan jatah makan bergizi gratis. Maka, jangan sampai keberadaan kantin tergeser.
“Saya berharap MBG tidak menggeser pelaku ekonomi kerakyatan, seperti pemilik kantin sekolah. Sebaliknya, gandeng dan berdayakan mereka di setiap sekolah,” tandasnya.
Arif Fathoni mengingatkan, program MBG harus menggandeng ekonomi lokal. Apalagi Pemerintah Kota Surabaya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk mendukung program MBG.
Arif Fathoni yang juga Ketua DPD Golkar Surabaya itu mendesak agar program MBG melibatkan toko pracangan di setiap kampung terdekat lokasi sekolah. Semua siswa mulai jenjang SD sampai SMA berhak atas makan siang gratis tersebut.
Minggu kedua Januari lalu, MBG di Surabaya sudah berjalan. Pimpinan DPRD yang akrab disapa Cak Toni ini mendorong agar alokasi anggaran dari Pemkot tersebut menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi. Apalagi program makan gratis itu berlaku harian.
Setiap hari akan ada puluhan ribu pelajar di Surabaya disuplai makan gratis. Cak Toni mendesak agar program di bawah Badan Gizi Nasional (BGN) itu ada klausul kewajiban membeli bahan baku di toko kelontong terdekat. “Kami akan melakukan pengawasan di lapangan terkait kewajiban ini,” kata Cak Toni.
Lebih jauh, pria asal Lamongan ini menyebut bahwa program MBG akan menjadi investasi jangka panjang bagi pembangunan SDM di Indonesia. Sebab, negara hadir untuk memenuhi kecukupan gizi dan nutrisi seluruh siswa sekolah di Indonesia.
Dengan begitu, tidak ada lagi disparitas pemenuhan gizi antara anak dari keluarga beruntung secara ekonomi dengan anak yang dari keluarga yang tidak beruntung secara ekonomi
Cak Toni kembali meminta juknis detail tentang standarisasi makanan yang dibagikan dengan melibatkan ahli gizi yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, TNI dan Polri. Tim gizi harus melakukan pengecekan berkala sehingga tujuan pembangunan SDM bisa tercapai.
“Saya berharap setiap dapur umum yang dibuat harus belanja bahan bakunya dari toko sembako terdekat. Ini akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi warga di Surabaya,” pungkasnya. HUM/BOY
