By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Percepat Pelayanan, Komisi A DPRD Surabaya Desak Pemkot Buatkan e-KTP di Aplikasi IKD
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Indeks

Percepat Pelayanan, Komisi A DPRD Surabaya Desak Pemkot Buatkan e-KTP di Aplikasi IKD

By Redaksi Selasa, 27 Jun 2023
Share
Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Budi Leksono.

Surabaya – Di tengah maraknya aktivasi KTP digital via IKD, perekaman e-KTP harusnya bisa langsung dibuatkan. Sehingga, warga Surabaya yang kini masih antre untuk dapat e-KTP sebaiknya bisa langsung terlayani.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Budi Leksono menyatakan, saat ini kurang lebih ada sekitar 26 ribu antrean untuk e-KTP di Surabaya.

“Daripada nunggu lama memang sebaiknya 26 ribu antrean tersebut bisa langsung dibuatkan di IKD,” ujar Budi Leksono.

Menurut legislator PDI Perjuangan (PDI-P) Kota Surabaya ini, di tengah gencarnya Pemkot Surabaya dalam hal ini Dispendukcapil menyarankan warga kota agar segera melakukan aktivasi digitalisasi kependudukan via aplikasi IKD, maka alangkah baiknya dibuatkan sekaligus yang antre daftar e-KTP via IKD.

Baca Juga:  Komisi D DPRD Surabaya Curigai Jaringan Usaha UD Sentosa Seal

“Kebetulan operasional sistem IKD sekarang ini tidak hanya di android saja, melainkan juga di Iphone. Nah ini salah satu bentuk inovasi Dispendukcapil Kota Surabaya bagi warga yang akan mengurus e-KTP,” terang Budi Leksono yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Ia menerangkan, aktivasi KTP via aplikasi IKD merupakan program dari pusat dalam hal ini Kemendagri yang diteruskan di setiap daerah. Karena pada saat itu, secara nasional terjadi kekosongan blanko KTP.

Dengan IKD, kata Budi Leksono, kita memiliki data kependudukan secara digital baik itu KTP, KK, Kartu BPJS, pajak kendaraan, dan PBB. Sehingga jika terjadi hilang KTP misalnya, kita tidak perlu repot lagi urus baru dan lapor ke kepolisian maupun ke Kecamatan dan Kelurahan.

Baca Juga:  Bantu Keluarga Korban Kebakaran Kemayoran Baru, Komisi A DPRD Surabaya: Bentuk Keprihatinan Kami

“Tinggal klik IKD, KTP kita lengkap masih ada secara digital, jadi tidak perlu khawatir akan kehilangan data kependudukan kita,” pungkasnya. Seperti diketahui, guna mempercepat aktivasi KTP digital, Dispendukcapil Kota Surabaya saat ini telah membuka layanan aktivasi di pusat perbelanjaan setiap akhir pekan.

Adapun jadwal layanan aktivasi IKD dibuka pada Sabtu-Minggu tanggal 13-14 Mei dan 27-28 Juni 2023 di lima mal Surabaya. Yakni, Grand City Mall, Trans Icon, Plaza Surabaya, Galaxy Mall, dan Ciputra World. Layanan di lima mal tersebut dibuka mulai pukul 10.00-21.00.(HUM/BAD)

TAGGED: DPRD SURABAYA
Redaksi Rabu, 28 Jun 2023 Selasa, 27 Jun 2023
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,
DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta
Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)
Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan
Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir
Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk
Selasa, 1 Jul 2025
Ad imageAd image
Ad imageAd image

NASIONAL

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI.

Temukan Sejumlah Masalah, Timwas DPR RI Siapkan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Haji 2025

Rabu, 11 Jun 2025
Wali Kota Surabay Eri Cahyadi memberikan keterangan kepada wartawan soal Covid-19.

Kementerian Kesehatan Terbitkan SE Covid-19, Wali Kota Eri Cahyadi Imbau Pakai Masker

Selasa, 3 Jun 2025
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Jelang Puncak Haji, DPR RI dan Kemenag Gelar Rapat Koordinasi Bahas 3 Masalah Krusial

Senin, 2 Jun 2025
Jan Hwa Diana dikeler ke ruang penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim

Jan Hwa Diana Tahan Ratusan Ijazah Sejak 2019, Sebagai Jaminan Selama Bekerja

Minggu, 25 Mei 2025

BERITA POPULER

DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan

Berita Menarik Lainnya:

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,

DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)

Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan

Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Selasa, 1 Jul 2025

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?