SURABAYA, Slentingan.com — Kualitas demokrasi Indonesia dinilai menghadapi gejala kemunduran yang tidak selalu terlihat di permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai “slipping down democracy”.
Yakni sebuah kondisi ketika demokrasi tampak stabil secara politik, namun perlahan mengalami penurunan kualitas dalam praktiknya.
Isu tersebut menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) Badan Pengkajian MPR RI yang mengangkat tema penguatan demokrasi berbasis Pancasila.
Diskusi ini mempertemukan kalangan akademisi dan pembuat kebijakan untuk mengupas arah demokrasi Indonesia di tengah dinamika politik yang terus berubah.
Sejumlah tokoh hadir sebagai panelis, mulai dari pengamat politik , akademisi , hingga politisi nasional serta anggota DPD RI .
Dalam forum tersebut, Lia Istifhama yang akrab disapa Ning Lia menilai tantangan demokrasi Indonesia saat ini tidak hanya soal sistem, tetapi juga menyangkut budaya politik yang berkembang di masyarakat.
Menurutnya, demokrasi bisa saja terlihat berjalan normal secara prosedural, namun secara substansi justru mengalami penurunan kualitas.
“Fenomena slipping down democracy ini harus menjadi perhatian serius. Demokrasi bisa terlihat stabil di permukaan, tetapi kualitasnya perlahan menurun jika nilai-nilai dasarnya tidak dijaga,” kata Ning Lia, Minggu, 15 Maret 2026.
Ia menilai salah satu penyebab utama kondisi tersebut adalah tingginya biaya politik yang berdampak pada kualitas representasi. Dalam banyak kasus, mahalnya proses politik membuat kompetisi lebih didorong oleh kekuatan modal daripada gagasan.
Di sisi lain, Lia juga menyoroti fenomena budaya serba instan (immediacy) di tengah masyarakat yang menuntut hasil cepat dari pemimpin. Pola ini dinilai memperkuat praktik politik pragmatis atau yang ia sebut sebagai “politik saudagar”.
Akibatnya, ukuran kepercayaan publik terhadap pemimpin seringkali hanya dilihat dari manfaat jangka pendek, bukan dari visi pembangunan jangka panjang.
“Jika kita bicara kemunduran demokrasi, ini bukan persoalan kecil. Dampaknya sangat besar terhadap masa depan bangsa,” tegasnya.
Melalui diskusi tersebut, para peserta juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali jiwa kenegarawanan (statesmanship) dalam kepemimpinan politik. Demokrasi, menurut mereka, membutuhkan pemimpin yang tidak hanya berpikir untuk kepentingan elektoral lima tahunan, tetapi juga untuk masa depan bangsa.
Menutup pandangannya, Ning Lia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat harus melahirkan pemimpin yang memiliki visi lintas generasi.
“Demokrasi membutuhkan pemimpin yang berpikir untuk negara dan generasi berikutnya, bukan sekadar memikirkan kekuasaan,” pungkasnya. HUM/BOY
