SURABAYA, Slentingan.com – Dewan Pers menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) menggelar workshop bertema ‘Peran Pers Dalam Pencegahan Paham Radikalisme untuk Mewujudkan Indonesia Harmoni’, di Hotel Jalan Ahmad Yani, Sabtu (5/11/2022).
Plt Ketua Dewan Pers, Agung Dharmajaya mengatakan jika workshop ini bertujuan untuk memberi bekal kepada para jurnalis untuk melakukan peliputan utamanya yang terkait dengan aksi terorisme.
“Ini kegiatan untuk membekali teman-teman wartawan yang melakukan kegiatan jurnalistik agar tidak terpleset. Sebagai media, kita punya tanggung jawab terhadap pemberitaan yang kita sajikan khususnya di bidang terorisme,” kata dia.
Ia menambahkan, workshop ini merupakan pilot project dari kerjasama dengan BNPT untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme. Ia mengimbau, agar jurnalis senantiasa menjaga kode etik jurnalis dalam melakukan peliputan.
“Kami bersama BNPT sedang membahas Standar Operasional Prosesur (SOP) yang nantinya mungkin bisa menjadi buku saku rekan-rekan dilapangan untuk peliputan terorisme. Jadi mana yang boleh dan tidak saat ini sedang kami bahas,” imbuh dia.
Disinggung pelanggaran wartawan dalam peliputan terorisme, ia menyebut jika dari laporan yang ia terima hanya sedikit sekali pelanggaran perihal itu Ia lebih menyoroti permasalahan lain seperti clickbait dan pemberitaan yang tidak berimbang.
“September 2022 pelanggaran kasus sekitar 800. Permasalahan pemberitaan teroris spesifik tak banyak dan bisa dihitung dengan jari. Masalah sekarang adalah media membuat berita hanya dari rilis. Kalo hanya satu sumber bagaimana kita bisa tahu kalo berita itu betul atau tidak. Masalah kualitas berita,” tegas dia.
Sementara itu, Kasubdit Pengamanan Lingkungan BNPT Kolonel Setyo dalam pemaparannya mengatakan jika dalam mencegah meluasnya paham radikalisme perlu kerja sama berbagai sektor dan lapisan masyarakat.
“Media atau kantor berita itu salah satu bagian penting untuk mencegah perluasan paham radikalisme di Indonesia khususnya. Kami berharap sinergi antar berbagai sektor lapisan masyarakat bisa meminimalkan pemahaman radikalisme di Indonesia,” kata Setyo. (HUM/GIT)
