SURABAYA, Slentingan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2023 sebesar Rp 11,2 triliun, tepatnya sebesar Rp 11.257.640.114.475, sudah digedok bertepatan dengan Hari Pahlawan 2022.
Hal ini direspons Fraksi Gerindra DPRD Surabaya. Partai ini siap mengawal dan berharap APBD 2023 digunakan sebaik-baiknya untuk peningkatan ekonomi.
Terutama di sektor pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya. Sebab, pemkot berkomitmen untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan penggangguran secara penuh.
“Terkait terjadinya kenaikan BBM dan isu resesi ekonomi, maka Fraksi Gerindra menyarankan agar dilakukan kebijakan zonasi ekonomi. Yakni, para pegawai dan pelaku UMKM diberikan fasilitas pekerjaan yang bertempat sesuai dengan alamat KTP atau domisili dalam batas 3 kecamatan,” tegas Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati, Sabtu (12/11/2022).
Di lain sisi, ancaman resesi global yang diprediksi akan terjadi pada 2023 juga tak bisa dianggap remeh. Isu ini pun mendapat perhatian dari Fraksi Gerindra DPRD Surabaya.
Menurut Ajeng, ada sejumlah langkah strategis yang perlu disiapkan Pemkot Surabaya dalam menghadapi ancaman resesi global. Di antaranya mulai dari penguatan UMKM, menjaga kestabilan pangan, hingga selektif dalam penggunaan anggaran tahun 2023.
Misalnya, Fraksi Gerindra mendorong agar dalam memberikan pagu alokasi pada Belanja Daerah, khususnya pada pos Belanja Modal di setiap satuan kerja atau OPD yang mengelola program pembangunan harus menyentuh dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Seperti pambangunan infastruktur jalan, jembatan dan lain-lain, agar dialokasikan memenuhi keseimbangan dengan mendahulukan skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat,” sambung Bendahara Partai Gerindra Surabaya ini.
Kemudian, pihaknya juga menyoroti mengenai rencana pembangunan rumah sakit (RS) di wilayah Surabaya Timur. Penambahan RS ini direncanakan mulai digarap pada 2023 mendatang.
“Fraksi partai Gerindra mendukungan pembangunan RS wilayah Surabaya Timur yaitu RS di Jalan Merr serta meminta adanya Perda Wisata Kesehatan yang menjadikan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif untuk fokus terhadap rencana Wisata Kesehatan Kota Surabaya,” tandasnya.
Sedangkan di sektor pendidikan, pihaknya meminta pemkot ada upaya untuk melakukan peningkatan kualitas pendidikan di metropolis. Fraksi Gerindra menyarankan agar pemkot mengkaji kembali terkait penambahan daya tampung siswa di sekolah negeri dan juga bekerja sama dengan sekolah swasta.
“Selain itu bisa dilakukannya rekrutmen tenaga pendidik tambahan dan melakukan renovasi terhadap gedung sekolah yang belum memenuhi standar,” tuntas Ajeng. (GIT/NIK)
