SURABAYA, Slentingan.com – Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Jawa Timur yang akan digelar di Surabaya pada Sabtu, 10 Mei 2025, diprediksi akan berlangsung secara aklamasi. Posisi Ketua dan sekretaris sudah diundang.
Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk meminimalkan potensi konflik di tingkat akar rumput. Isu aklamasi mencuat setelah nama anggota Fraksi Golkar DPR RI, Ali Mufhti, santer disebut-sebut akan ditetapkan sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Timur.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa seluruh DPD II kabupaten/kota telah memberikan dukungan kepada mantan Ketua DPRD Ponorogo tersebut. Sementara itu, posisi sekretaris disebut-sebut akan diisi oleh Blegur Prijanggono.
Kabar mengenai pelaksanaan musda yang cenderung mengarah pada aklamasi semakin menguat. Terlebih, mekanisme ini tidak menuai keberatan dari para pengurus partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sebelumnya, dalam internal partai sempat mencuat tiga nama sebagai kandidat pengganti Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Sarmuji. Ketiganya adalah Ali Mufhti (anggota DPR RI), Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim), dan Adi Wibowo (Wali Kota Pasuruan).
Namun, peta politik internal berubah secara mendadak setelah DPP Partai Golkar menyatakan keinginan untuk menduetkan Ali Mufhti dan Blegur Prijanggono dalam memimpin Golkar Jawa Timur.
Anggota Partai Golkar Jatim, Freddy Poernomo, tidak menampik kemungkinan sistem aklamasi akan digunakan dalam Musda kali ini.
“Kenapa tidak? Selama bisa melalui musyawarah mufakat,” ujar Freddy yang juga anggota DPRD Jatim.
Politikus senior yang dikenal vokal ini menegaskan bahwa aklamasi tidak melanggar mekanisme partai. “Voting itu kan hanya digunakan kalau tidak tercapai aklamasi,” tambahnya.
Sementara itu, pakar politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Moch Mubarrok Muharam, menilai tren aklamasi dalam proses demokratisasi partai juga terjadi di sejumlah partai lain di Jawa Timur, seperti Gerindra, NasDem, PAN, dan PKB.
“Banyak partai melihat bahwa aklamasi dapat meminimalkan konflik di tingkat bawah,” ujar Mubarrok, Rabu, 7 Mei 2025.
Menurutnya, kemungkinan besar Partai Golkar juga akan memilih jalur aklamasi karena memiliki banyak kepentingan, apalagi partai ini menempati posisi kedua dalam Pemilu 2024 secara nasional.
“Ada keinginan dari jajaran pusat agar kepentingannya dapat diwujudkan oleh pengurus di tingkat provinsi hingga daerah,” terang Kang Barok, sapaan akrabnya.
Ia menambahkan, dengan mengedepankan aklamasi, DPP Partai Golkar dapat mengamankan calon yang diinginkan.
“Aklamasi atau munculnya calon tunggal membuat tidak ada pilihan lain bagi pengurus DPD Golkar Jatim maupun DPD II kabupaten/kota untuk mengajukan calon alternatif,” pungkasnya. HUM/BAD
