SIDOARJO, Slentingan.com – Ribuan warga tumpah ruah memenuhi lokasi untuk merayakan puncak peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) 2025, Minggu pagi, 25 Mei 2025.
Kegiatan yang digelar secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo bersama Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur ini berlangsung meriah, penuh semangat, dan sarat makna.
Beragam kegiatan yang digelar sejak pagi sukses menyedot perhatian. Mulai senam bersama, aksi donor darah, bazar produk UMKM, layanan cek kesehatan gratis, dialog tentang keterbukaan informasi publik, hingga layanan aspirasi masyarakat melalui sistem SPAN-Lapor.
Ratusan doorprize untuk para peserta yang beruntung, menambah keceriaan suasana Minggu pagi. Ada motor listrik, sepeda gunung, kulkas, televisi 55 inchi, dan banyak lagi.
Hadir dalam acara tersebut sejumlah tokoh penting. Di antaranya Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana, Dandim 0816/Sidoarjo Letkol Inf Dedyk Wahyu Widodo, Kapolres Sidoarjo Kombespol Christian Tobing serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo.
Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jatim Sherlita Ratna Dwi Agustin, lima komisioner beserta sekretariat KI Jatim, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo.
Tak ketinggalan, organisasi profesi wartawan di Sidoarjo, para pejabat dan tokoh itupun ikut senam bersama dengan masyarakat membaur dengan dari beragam kalangan.
Dalam sambutannya, Wabup Sidoarjo Mimik Idayana menegaskan pentingnya momentum Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) sebagai ajang refleksi dan penguatan komitmen terhadap prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi publik.
“Keterbukaan informasi bukan hanya amanat undang-undang, tapi juga kebutuhan zaman. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa kontrol dan partisipasi aktif dari masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur yang turut serta menginisiasi dan menggerakkan budaya keterbukaan informasi di seluruh wilayah Jatim.
Mimik juga berterima kasih karena Sidoarjo dipercaya sebagai tuan rumah HAKIN 2025. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam mendorong pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.
’’Alhamdulillah, peringatan (HAKIN) ini akan mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya keterbukaan informasi,” katanya.
Dia juga berharap media pers juga turut andil untuk terus menyampaikan informasi-informasi yang berkualitas kepada masyarakat. Pemkab Sidoarjo, lanjut dia, tidak alergi dengan kritik.
’’Ini adalah salah satu bentuk agar Pemerintah Sidoarjo terus berbenah, supaya Sidoarjo bisa lebih baik lagi. Karena tanpa pemberitaan, kita tidak akan bisa mengoreksi diri sendiri,” ungkapnya.
Dalam acara itu juga dilakukan penyerahan tiga pohon jambu KIP dari Komisi Informasi Jatim kepada Wabup Sidoarjo, Dandim didampingi Kapolres Sidoarjo, serta Kepala Diskominfo Jatim.
Tiga pohon itu sebagai simbol tiga nilai utama keterbukaan informasi. Yakni, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
Pohon jambu dipilih karena dikenal sebagai tanaman yang terbuka. Daun-daunnya lebat namun tidak menutupi cahaya, buahnya menggoda dan tumbuh di tempat yang mudah dijangkau, bahkan siapapun bisa memetiknya.
Seperti itulah informasi publik seharusnya, terbuka, mudah diakses, bermanfaat, dan menjadi sumber nutrisi pemerintahaan yang baik dan tegaknya demokrasi.
Filosofi tersebut sekaligus mengajak seluruh badan publik untuk tidak menutup informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat. Seperti pohon jambu yang memberi tanpa pilih kasih atau inklusif.
Keterbukaan informasi harus menjangkau semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Semakin terbuka sebuah institusi, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap badan publik bersangkutan.
Ketua KI Jatim Edi Purwanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Sidoarjo karena telah bersedia menjadi tuan rumah puncak peringatan HAKIN 2025. Dan, Sidoarjo mencatatkan sejarah kali pertama di Jatim.
Bahkan, mungkin di Indonesia, yang telah mengampanyekan KIP melalui ruang terbuka dengan cara menggembirakan.
‘’Semoga menginpirasi daerah-daerah lain di Indonesia. Yang jelas, dari kegiatan ini diharapkan masyarakat akan makin tahu tentang haknya atas informasi. Kemudian, muncul kepercayaan dan partisipasi, yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat,’’ ungkapnya.
Sementara itu, pengunjung memberikan acungan jempol terhadap Pemkab Sidoarjo atas kampanye terbuka keterbukaan informasi tersebut. Terlebih, dilakukan dengan cara merakyat atau tidak formal.
Dengan cara demikian, masyarakat menjadi mengerti bahwa keterbukaan informasi publik sangat penting. Selain bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat, keterbukaan informasi juga menjadi fondasi penyelengaraan pemerintahan yang baik.
“Akhirnya, kami menjadi paham tentang keterbukaan informasi publik,’’ kata Sumaryoto, pengunjung asal Buduran, Sidoarjo.
Bagi masyarakat umum, kegiatan cek kesehatan gratis dan donor darah yang difasilitasi PMI dan Dinas Kesehatan Sidoarjo menjadi layanan yang sangat bermanfaat.
Ratusan warga antre untuk memeriksakan kesehatan mereka, mulai dari cek tekanan darah, kadar gula darah, hingga konsultasi medis singkat. Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk nyata kehadiran badan publik di tengah masyarakat.
Layanan podcast dan dialog publik yang digelar dalam format interaktif menjadi ruang edukasi yang menarik. Topik-topik yang dibahas seputar hak masyarakat atas informasi, peran PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), serta praktik keterbukaan informasi di era digital. Narasumbernya komisioner KI Jatim.
Tidak ketinggalan, stan layanan aspirasi SPAN-Lapor! menjadi tempat tersendiri bagi warga untuk menyampaikan keluhan, saran, dan harapannya Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik ini memungkinkan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang secara cepat dan transparan.
Kemeriahan acara juga ditutup dengan pembagian doorprize yang dilakukan secara acak bagi warga yang aktif mengikuti kegiatan sejak pagi.
‘’Alhamdulillah, sungguh saya sangat bersyukur dan tidak menyangka. Niat datang kesini sebetulnya untuk menyemarakkan peringatan HAKIN. Eh, ternyata mendapatkan doorprize uang Rp 500 ribu,’’ kata Darmaji, salah seorang pengunjung asal Sidoarjo Kota.
Kick-Off Monev KIP Badan Publik 2025
Puncak peringatan HAKIN 2025 di Sidoarjo ini sekaligus menjadi penanda akan dimulainya (kick-off) pelaksanaan program tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
Yakni, Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik. Kick-off kali ini ditandai dengan seromoni pengguntingan bunga oleh Wabup Sidoarjo Mimik Idayana didampingi para tokoh dan pejabat yang hadir.
Awalnya, kick-off Monev ersebut direncanakan dengan pelepasan balon ke udara sebagai simbol agar semangat keterbukaan informasi publik itu dapat terus membumbung tinggi dan berkelanjutan.
Namun, karena tidak memungkinkan secara teknis, akhirnya diganti dengan pengguntingan untaian bunga. Seperti bunga, keterbukaan informasi memungkinkan pengetahuan terus bertumbuh, membangun kepercayaan dengan harum aromanya, dan mendorong partisipasi publik.
Ketua Bidang Sosialisasi dan Edukasi KI Jatim Yunus Mansur Yasin menjelaskan bahwa Monev ini merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana badan publik di wilayah Jatim telah memenuhi kewajiban dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP.
‘’Kick-off ini sebagai tahap awal. Setelah ini, kami akan melaksanakan bimbingan teknis (bimtek) dan tahapan seterusnya,’’ ungkap Yunus di sela-sela puncak peringatan HAKIN 2025.
Dia menambahkan, kick-off Monev tahun 2025 ini sengaja digelar lebih awal. Tahun lalu, tahapan dilaksanakan Agustus. Dengan lebih awal diharapkan persiapan badan publik di Jatim makin panjang.
“Tahun ini kami akan menyasar lebih banyak badan publik. Terutama pemerintah desa. Fokusnya tidak hanya pada ketersediaan informasi, tetapi juga bagaimana informasi itu mudah diakses, cepat dilayani, dan benar-benar bisa dimanfaatkan oleh publik,’’ katanya.
Yunus menegaskan, Monev KIP juga menjadi indikator penting dalam mengukur indeks keterbukaan informasi publik di tingkat provinsi. Penilaian Monev akan dilakukan dengan penilaian yang komprehensif yang melibatkan sejumlah indikator. Di antaranya, kualitas informasi, sarana-prasarana, digitalisasi, inovasi, dan komitmen.
Setelah kick-off dilakukan, lanjut Yunus, pihaknya berharap agar badan-badan publik di Jatim mulai bersiap. Baik itu badan publik OPD di lingkungan Pemprov Jatim, pemkab/pemkot se-Jatim, instansi/lembaga vertikal, BUMD, hingga pemerintah desa.
‘’Soal kapan dimulai bimtek, penyebaran kuisioner SAQ dan tahapan lain, silakan tunggu informasi dari kami. Yang pasti, akan melaksanakannya secara terbuka dan independen,’’ tegas komisioner yang kembali menjadi penanggungjawab Monev Badan Publik tahun 2025 ini. HUM/BAD
