SURABAYA, Slentingan.com — Kritik tajam dilayangkan DPRD Surabaya terhadap kinerja pembangunan infrastruktur pengendalian banjir oleh Pemkot Surabaya menyangkut kondisi genangan air akibat hujan baru-baru ini.
Komisi C menilai, genangan yang kembali merendam sejumlah titik kota bukan semata akibat bangunan liar di atas saluran air seperti yang disorot Wali Kota Eri Cahyadi.
Melainkan buntut dari proyek drainase yang molor dan program normalisasi yang tidak optimal. Dikarenakan banyak proyek pekerjaan saluran masih pada tahap pengerjaan, namun hujan sudah mulai turun.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyebut penanganan banjir tidak bisa disederhanakan hanya dengan menyalahkan warga. Menurutnya, akar masalah ada pada lambannya realisasi proyek dan lemahnya koordinasi teknis antarwilayah.
“Faktanya, banyak proyek drainase yang mestinya selesai tahun ini justru molor ke 2026. Selama ini anggaran drainase sering dirasionalisasi, dampaknya nyata: konektivitas saluran terputus, dan genangan tetap muncul,” tegas Aning, Kamis 6 November 2025.
Aning mencontohkan proyek strategis di kawasan Gunung Sari dan Semampir yang hingga kini belum tuntas akibat penyesuaian anggaran. Padahal, di wilayah seperti Rungkut Menanggal yang pembangunannya sudah rampung, genangan terbukti hilang.
“Di tempat yang salurannya sudah nyambung, genangan tidak muncul lagi. Tapi di lokasi yang masih menunggu pembangunan, apalagi yang rumah pompanya belum berfungsi, air pasti menggenang,” ujarnya.
Selain proyek yang molor, DPRD juga menyoroti lemahnya pelaksanaan normalisasi saluran. Menurut Aning, kegiatan pengerukan seharusnya menjadi prioritas di musim kemarau, namun di banyak titik justru terbengkalai.
“Idealnya, enam bulan pertama itu waktu emas untuk pengerukan. Tapi banyak lokasi dibiarkan penuh lumpur dan sampah. Alatnya kurang, anggarannya juga belum maksimal,” ungkap politisi PKS tersebut.
Menanggapi langkah Wali Kota Eri Cahyadi yang baru-baru ini menyidak bangunan di atas saluran di kawasan Tanjungsari, Aning mengakui bahwa penertiban perlu dilakukan. Namun, ia menekankan pendekatan manusiawi dan komunikatif agar warga tidak dirugikan.
“Bangunan liar memang harus ditertibkan, tapi jangan asal bongkar tanpa solusi. Pemerintah harus berdialog dan memberi jalan keluar bagi warga terdampak,” ujarnya.
Meski kritis, Komisi C tetap mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang menambah porsi anggaran besar untuk proyek pengendalian banjir. Tahun depan, dana yang digelontorkan mencapai Rp1,1 triliun, hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya.
“Kita apresiasi kenaikan anggaran ini. Harapannya, tahun 2026 seluruh proyek bisa tuntas dan Surabaya benar-benar bebas genangan,” tutur Aning.
Seperti diketahui, hujan deras pada awal November kembali memunculkan genangan di beberapa titik, antara lain Sidosermo, Dukuh Kupang, Banyuurip, Tenggilis Mejoyo, dan Jetis Wetan.
DPRD berharap evaluasi menyeluruh terhadap proyek drainase dan pola kerja lapangan dilakukan segera, agar Surabaya tak lagi menjadi langganan genangan setiap musim hujan. HUM/BOY
