SURABAYA, Slentingan.com —
Komisi D DPRD Surabaya menyoroti serius krisis kekurangan guru di sekolah-sekolah negeri, mulai dari jenjang sekolah tingkat SD hingga SMP.
DPRD Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan (Dispendik) untuk segera berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar mendapatkan solusi yang konkret, dan cepat.
Sorotan ini mengemuka usai rapat koordinasi Komisi D dengan Forum Koordinasi Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kota Surabaya. Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa defisit guru terjadi di hampir seluruh jenjang, termasuk untuk guru pendamping khusus.
Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menyatakan bahwa jumlah kekurangan tenaga pendidik di Surabaya mencapai sekitar 1.500 orang. Padahal, terdapat sekitar 800 lulusan PPG Prajabatan yang merupakan fresh graduate dan siap mengisi kekosongan tersebut.
“Surabaya memang kekurangan guru. SD, SMP negeri, termasuk guru pendamping khusus jumlahnya masih jauh dari ideal,” ujar Ajeng.
Ia menegaskan, dari sisi kemampuan fiskal, Pemkot Surabaya sebenarnya mampu membiayai pemenuhan kebutuhan guru dalam jumlah besar. Namun langkah tersebut terhambat oleh regulasi dan sistem pengangkatan guru yang sepenuhnya diatur pemerintah pusat.
“Setiap tahun kami mengajukan penambahan kuota guru, tapi belum mendapat persetujuan. Padahal dari sisi anggaran, kita sangat mampu,” jelas legislator Gerindra itu.
Selain hambatan kuota, Ajeng juga menyoroti masih adanya guru yang belum selesai masa pengabdiannya, meski latar belakang pendidikannya tidak seluruhnya linear. Ia menilai lulusan PPG Prajabatan dapat menjadi solusi cepat apabila aturan pusat memberi ruang lebih fleksibel.
Karena itu, Komisi D mendorong Dispendik untuk mengambil langkah proaktif dengan segera berkonsultasi ke kementerian terkait.
“APBD Surabaya tergolong besar dan sangat memungkinkan untuk membiayai kebutuhan guru. Kami mendorong Dispendik segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ada jalan keluar,” tegas Ajeng.
Ia berharap pemerintah pusat dapat membuka ruang kebijakan yang lebih adaptif, sehingga potensi ratusan calon guru yang sudah siap mengajar dapat segera dimanfaatkan.
“SD dan SMP masih kekurangan sekitar 1.500 guru, sementara ada 800 calon guru yang siap mengajar. Harapannya aturan pusat bisa lebih fleksibel agar tidak ada lagi sekolah di Surabaya yang kekurangan tenaga pendidik,” pungkasnya. HUM/BOY
