SURABAYA, Slentingan.com — Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, menegaskan bahwa program pengendalian banjir harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta arah kebijakan pembangunan tahun 2026.
Bahtiyar, yang berasal dari Fraksi Gerindra, menilai penanggulangan banjir bukan hanya urusan pemerintah, tetapi tanggung jawab kolektif yang memerlukan kerja sama setiap pemangku kepentingan.
“Ketika Musrenbang nanti, saya berharap ada pengawalan serius agar program penanganan banjir masuk skala prioritas. Ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga Surabaya,” tegasnya.
Pemerintah Kota Surabaya dinilai telah menunjukkan komitmen kuat. Tahun depan, Pemkot mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,1 triliun khusus untuk proyek pengendalian banjir.
Dana tersebut akan digunakan, antara lain, untuk pembangunan lima rumah pompa baru yang melengkapi 76 unit yang telah ada di berbagai kawasan rawan genangan.
Meski begitu, Bahtiyar menekankan pentingnya pengawasan dan eksekusi lapangan yang lebih efektif.
“Pemkot sudah menyiapkan anggaran besar dan infrastruktur. Namun, pengawasan serta penerapan teknis di lapangan harus lebih dimaksimalkan,” ujarnya.
Menurut Bahtiyar, solusi banjir di kota besar tidak bisa bertumpu pada teknologi dan pembangunan fisik semata. Ada peran besar masyarakat dalam menjaga lingkungan.
“Penanganan banjir harus melibatkan semua pihak, dari pemerintah hingga warga. Partisipasi aktif masyarakat sangat menentukan. Mari bersama menangani banjir di kota ini,” ajaknya.
Ia menekankan bahwa pembersihan sampah dan perawatan saluran seharusnya dilakukan sepanjang tahun, bukan hanya menjelang musim hujan. Demikian pula normalisasi dan pengerukan sedimen harus menjadi agenda rutin.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah masih banyaknya bangunan, warung, hingga pedagang kaki lima yang berdiri di atas saluran air dan menghambat aliran.
Bahtiyar meminta agar fungsi dasar saluran, drainase, dan gorong-gorong dipulihkan sepenuhnya sebagai langkah utama mengurangi risiko banjir.
Dengan menempatkan penanganan banjir sebagai prioritas strategis serta memperkuat sinergi antara pemerintah kota, dinas terkait, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat.
“Kami optimistis risiko serta dampak banjir dapat ditekan signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” pungkasnya. HUM/BOY
