SURABAYA, Slentingan.com – Penempelan stiker Keluarga Miskin (Gamis) telah mencapai 79 persen yakni, sebanyak 75.069 Kartu Keluarga (KK) atau 219.427 jiwa yang masuk kedalam data Dinas Sosial.
Setelah melalui proses panjang untuk memastikan kembali data warga miskin tepat sasaran, Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin mengatakan penempelan stiker itu dilakukan oleh semua elemen dari RT-RW, LPMK, KSH, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pihak kelurahan dan kecamatan.
“Nah, yang sudah ditempeli stiker Keluarga Miskin berdasarkan data sampai Senin kemarin (16/1/2023), sebanyak 79,22 persen atau 59.473 KK dari total yang akan ditempel 75.069 KK. Jadi, teman-teman di bawah terus bergerak,” tegas Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anna Fajriatin, Selasa (17/1/2023).
Diketahui, selain ada banyak warga yang berebut ke Dinsos agar mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, ada pula beberapa warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker Gamis.
Anna memastikan, bagi warga yang menolak akan diberikan surat pernyataan atau laporan dari pihak kelurahan atau kecamatan bahwa warga tersebut menolak bantuan dari Pemkot Surabaya, sehingga kedepannya warga tersebut dapat dihapus dari data Keluarga Miskin di Kota Pahlawan.
“Tapi, tidak sedikit juga yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai Keluarga Miskin. Bahkan, mereka juga meminta rumahnya segera ditempeli stiker Keluarga Miskin itu. Jadi, kalau keluarga tersebut memang tidak mampu, maka dia akan sangat bersyukur ditempeli stiker ini,” ujarnya.
Anna juga memastikan bahwa kebijakan Pemkot Surabaya untuk menempeli stiker rumah warga miskin sangat diapresiasi oleh BPS. Pasalnya, ketika QR Code yang ada di stiker itu discan, akan muncul bantuan apa saja yang telah diterima oleh keluarga tersebut. Sehingga apabila ada survey yang dilakukan oleh BPS, lalu rumah warga miskin itu kebetulan tidak ada orangnya, maka petugas BPS cukup scan barcode di stiker itu lalu akan muncul bantuan yang diterima oleh keluarga itu.
“Di samping itu, ke depannya semua bantuan dan intervensi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Surabaya akan berpedoman pada data Keluarga Miskin tersebut. Apalagi sudah ada Surat Edaran Sekda bahwa semua intervensi harus mengacu pada data tersebut,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa Keluarga Miskin di Surabaya sebanyak 75.069 KK (Kartu Keluarga) atau 219.427 jiwa. Dari angka tersebut, yang masuk ke dalam kemiskinan ekstrem sebanyak 23.530 jiwa. Sebelum daftar warga miskin ini ditetapkan, Dinsos bersama kelurahan dan kecamatan serta RT/RW sudah melakukan proses yang sangat panjang, baik pencocokan data maupun verifikasi ulang ke lapangan bersama RT/RW, KSH, kelurahan dan kecamatan.
“Jadi, ini sudah keputusan bersama dan ini ditentukan dan diusulkan oleh warga sekitar di dalam satu RT itu,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi berkomitmen untuk terus mengentas kemiskinan di Kota Surabaya. Dalam jangka waktu satu tahun ke depan, sebanyak 75.069 KK itu ditargetkannya segera bisa lepas dari garis kemiskinan. “Targetnya satu tahun. Kita bergerak bersama dengan RW-nya. Karena saya ingin membangun Surabaya ini dengan guyub rukun,” ujar dia.
Wali Kota Eri Cahyadi juga memastikan, bahwa intervensi yang diberikan pemkot tak hanya dilakukan kepada warga miskin. Namun juga dilakukan terhadap warga yang rentan atau pra miskin. Kedua kategori ini mendapatkan intervensi yang sama seperti bantuan seragam, sekolah gratis, BPJS Kesehatan hingga pekerjaan.
“Kita sentuh juga yang rentan miskin atau pra miskin agar tidak menjadi miskin. Tapi, kalau keluarga miskin, kita berikan tambahan seperti bantuan PKH (Program Keluarga Harapan) dan macam-macam,” terangnya.
Selain melalui sejumlah intervensi bantuan, Pemkot Surabaya juga berupaya menambah penghasilan warga miskin dan rentan miskin agar ekonominya meningkat. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran Rp3 triliun pada tahun 2023 untuk program kerja bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Melalui anggaran tersebut, pihaknya ingin mengangkat perekonomian UMKM yang berasal dari keluarga miskin.
“Kita angkat (ekonominya) agar tidak menjadi miskin dalam satu tahun ke depan. Sehingga orang Surabaya tidak njagakno (menggantungkan) bantuan saja. Tapi bagaimana dia bisa berusaha dan lepas dari kemiskinan,” pungkasnya. (GIT/NIK)
