SURABAYA, Slentingan.com – Pemerintah Kota Surabaya didorong untuk segera berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) guna membahas penyesuai tarif angkutan feeder dengan Trans Semanggi Suroboyo (TSS). Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati.
“Tarif feeder ke Trans Semanggi Suroboyo Rp 5.000 ditambah sekitar Rp 6.000, jadinya Rp11.000,” ujar Aning, Jumat (3/3/2023).
Menurutnya, penyesuaian tarif sangat penting untuk menjamin keberadaan transportasi murah bagi masyarakat. Kesinambungan tarif itu dimaksudkan untuk mencegah munculnya kebingungan masyarakat perihal perbedaan biaya penggunaan transportasi umum. Pasalnya selain TSS, Kota Surabaya juga memiliki moda angkutan “Suroboyo Bus”.
Sekadar diketahui, Pemkot Surabaya menerapkan integrasi tarif antara “feeder” dengan “Suroboyo Bus”. Masyarakat cukup membayar Rp5.000 untuk menikmati dua layanan angkutan umum itu dengan estimasi waktu dua jam.
“Masyarakat tahunya Surabaya punya bus, entah namanya TSS maupun Suroboyo Bus, tetapi ini berbeda tarif,” ujarnya.
Politikus dari Partai Keadilan Sejahterah (PKS) itu menyebut pihaknya masih menunggu perkembangan permohonan peninjauan tarif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya kepada Kemenhub.
“Kemudian Pak Tundjung (Kepala Dishub Surabaya) sudah menyampaikan ke pemerintah pusat supaya ada peninjauan tarif di TSS nya. Karena kalau masih dobel tarif sulit,” ucap dia.
Oleh karenanya, Komisi C dalam waktu dekat berencana memanggil Dishub Kota Surabaya untuk mendapatkan informasi terkait permohonan peninjauan tarif tersebut.
“Mungkin nanti kami akan evaluasi dengan Dishub dalam waktu dekat ini,” katanya.
Dia berharap integrasi tiket antara feeder dan TSS bisa segera terwujud dalam waktu dekat. Terlebih Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga punya keinginan memunculkan sistem transportasi murah bagi masyarakat.
“Wali kota menyampaikan tarif bisa meringankan masyarakat. Saya bisa ditinjau ulang, sehingga masyarakat bisa pakai satu tarif dengan bus dari mana pun, baik dari APBD maupun APBN,” pungkasnya. (HUM/BAD)
