TUBAN – Kanwil Kemenkumham Jatim bekerja sama dengan Ditjen HAM dan Yayasan TIFA menggelar sosialisasi Aplikasi PRISMA di Hotel Front One King Tuban, Kamis (27/7/2023).
Kegiatan yang digelar Kemenkumham Jatim ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan Pemenuhan HAM di dunia usaha. Sosialisasi ini pun menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sosialisasi Aplikasi PRISMA dibuka secara langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Imam Jauhari didampingi Kabid HAM Wiwit P Iswandari. Hadir pula Dirjen HAM Dahana Putra memberikan sambutan secara virtual.
Dalam sambutannya Kakanwil Jauhari menyampaikan, bahwa aplikasi tersebut berbasis website untuk membantu perusahaan dalam menganalisis potensi resiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh aktivitas bisnis.
“Ini upaya pemerintah dalam perlindungan dan pemenuhan HAM di dunia usaha,” kata Imam Jauhari.
Aplikasi PRISMA tersebut, lanjut Imam, dibuat berdasarkan prinsip-prinsip pedoman untuk bisnis dan HAM yaitu protect (perlindungan), respect (penghormatan) dan remedy (pemulihan).
Melalui penggunaan aplikasi ini, perusahaan mampu menilai sejauh mana proses usaha mereka mampu menjawab kebutuhan dunia usaha yang berprinsip Hak Asasi Manusia secara mandiri dan bertujuan untuk mengenali apakah Perusahaan sudah melaksanakan prinsip-prinsip HAM.
“Jika hasil yang ingin dicapai adalah penghormatan HAM, maka uji tuntas HAM menggunakan Aplikasi Prisma merupakan proses yang harus dilakukan untuk mencapai dan menunjukkan hasil tersebut,” tandasnya.
Dan dengan adanya uji tuntas HAM pada dunia usaha pada akhirnya, konsumen dapat menilai komitmen perusahaan pada HAM. Sehingga lingkungan usaha perusahaan bisa tercipta dengan baik.
Karena Perusahaan yang menghormati HAM pada dasarnya sedang membangun kepercayaan pasar di tingkat global,” urainya.
Kakanwil berharap, melalui penggunaan aplikasi ini, perusahaan mampu menilai sejauh mana proses usaha mereka mampu menjawab kebutuhan dunia usaha yang berprinsip Hak Asasi Manusia secara mandiri dan bertujuan untuk mengenali apakah Perusahaan sudah melaksanakan prinsip-prinsip HAM.
Kakanwil Kemenkumham Jawa Timur Jauhari menegaskan, bahwa aplikasi tersebut berbasis website untuk membantu perusahaan dalam menganalisis potensi risiko pelanggaran HAM yang disebabkan oleh aktivitas bisnis. (hum/cak)
