Surabaya, Slentingan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai melakukan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2024 direncanakan akan tuntas dan disahkan pada 10 November 2024 mendatang.
Pembahas RAPBD tersebut ditandai dengan penyerahan nota keuangan oleh Wali Kota Surabaya kepada pimpinan DPRD Surabaya, dalam rapat paripurna pada Selasa, 17 Oktober 2023.
“Pembahasan RAPD akan dilakukan pada tiap komisi. Dijadwalkan tuntas dan disahkan menjadi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) tahun 2024 pada 10 November 2023,” ungkap Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, usai rapat Paripurna di lantai 3 gedung DPRD Surabaya di Jl. Yos Sudarso.
Adi menerangkan, dalam pengesahannya nanti pihaknya akan memakai kostum pejuang, sebagaimana tradisi untuk mengkhidmati Hari Pahlawan.
Adi Sutarwijono yang juga Ketua DPC PDIP Surabaya tersebut kembali mengatakan, alasan penetapan APBD tanggal 10 November 2023, supaya ada jeda waktu untuk menata alokasi anggaran. Yang kemudian dieksekusi pada Januari 2024.
“Nilai APBD tahun 2024 direncanakan Rp 10,8 milyar. Sesuai KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang sudah disepakati bersama,” jelasnya.
Adi memastikan pos-pos alokasi belanja di APBD tahun 2024 tidak berubah. Seperti anggaran pendidikan sebesar 21 persen dan anggaran kesehatan sebesar 21 persen.
Sementara itu Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menambahkan, selain anggaran pendidikan dan kesehatan, APBD tahun 2024 juga menganggarkan untuk penanggulangan kemiskinan, pencegahan kematian ibu dan anak, ditambah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
“Anggarannya sekitar Rp 3 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan kita yang awalnya 5,7 persen sekarang 4,3 persen,” paparnya.
Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa APBD 2024 akan diprioritaskan untuk kesehatan, pendidikan hingga pengentasan kemiskinan. Termasuk pula prioritas terhadap pengentasan pengangguran serta pengurangan angka kematian ibu dan anak. “Kemudian juga peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM),” ujarnya.
Di dalam nota keuangan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memproyeksikan kekuatan APBD 2024 sebesar Rp.10,8 triliun. Perhitungan proyeksi R-APBD 2024 ini dengan mempertimbangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun 2023 sekitar Rp.225 miliar.
“SILPA kita Rp.225 miliar, mengalami penurunan 70 persen dari yang sebelumnya Rp.800 miliar. Berarti kinerja pemkot dan DPRD alhamdulillah berhasil. Karena SILPA semakin kecil maka semakin banyak (anggaran) yang terserap untuk masyarakat,” paparnya.
Pada sisi lain, Wali Kota Eri mengaku bersyukur angka kemiskinan Surabaya turun dari awalnya 5,7 persen menjadi 4,3 persen. Data kemiskinan tersebut sebagaimana hasil pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Untuk hari ini tahun 2023 (data) belum keluar lagi, semoga (kemiskinan) semakin turun,” harapnya.
Ia menambahkan bahwa saat ini Pemkot Surabaya juga tengah mengkroscek data warga miskin milik pemkot dengan data di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Data dari Bappenas itu merupakan hasil Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS tahun 2023.
“Karena Bappenas juga ada desil 1 dan desil 2 yang dilakukan Regsosek dari BPS, jadi kita samakan datanya. Kita akan berikan pekerjaan, kita sentuh sesuai dengan koordinasi dan hasil diskusi dengan DPRD. Semoga (kemiskinan) turunnya drastis nanti,” terangnya. (hum/cak)
