SURABAYA, Slentingan.com – Kejaksaan Tinggi Jatim menetapkan empat tersangka baru perkara tersebut dugaan korupsi penyaluran kredit mikro di Bank Negara Indonesia (BNI) Jember periode 2021–2023.
Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menemukan indikasi rekayasa penyaluran kredit yang diduga dilakukan secara terstruktur dan sistematis, mulai dari penciptaan debitur fiktif hingga pengabaian prosedur verifikasi calon penerima kredit.
Dalam perkembangan penyidikan, modus yang terungkap mengindikasikan adanya upaya untuk menyamarkan kredit bermasalah agar kondisi penyaluran kredit tetap terlihat baik secara administratif.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, Dr. I Gede Punia Atmaja, menjelaskan bahwa penyimpangan tersebut bukan sekadar persoalan kelalaian prosedur. Penyidik menemukan pola yang diduga sengaja dirancang untuk menutupi persoalan kredit macet pada periode sebelumnya.
Salah satu modus yang digunakan adalah menciptakan debitur fiktif. Nama-nama debitur tersebut diduga dimanfaatkan untuk menutup tunggakan kredit lama sehingga rasio kredit bermasalah seolah-olah tetap terkendali.
Bahkan, kelompok masyarakat diduga sengaja dibentuk sebagai wadah untuk menampung debitur-debitur buatan tersebut.
“Para pihak yang terlibat diduga sengaja merancang berbagai cara agar catatan kinerja penyaluran dana tetap terlihat rapi,” ungkap Punia dalam konferensi pers di Kantor Kejati Jatim, Senin (16/11/2026).
Penyidik juga menemukan dugaan pengabaian tahapan verifikasi terhadap calon penerima kredit. Pihak yang memiliki kewenangan disebut memerintahkan jajarannya mempercepat pencairan dana tanpa melakukan pemeriksaan langsung terhadap keberadaan maupun kelayakan usaha calon debitur.
Praktik tersebut membuat penyaluran kredit diduga berjalan tanpa pengawasan sebagaimana mestinya. Dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan justru berpotensi disalurkan melalui mekanisme yang menyimpang.
Tak berhenti di situ, penyidik turut mengungkap dugaan aliran uang kepada pihak yang memiliki kewenangan di tingkat kantor cabang. Pemberian uang tersebut diduga berkaitan dengan upaya memuluskan penyaluran kredit yang tidak sesuai ketentuan.
Dari hasil penyidikan, perkara ini mengakibatkan kerugian negara hingga puluhan miliar rupiah. Besarnya kerugian tersebut menunjukkan seriusnya dampak dugaan penyimpangan dalam program kredit mikro yang semestinya menjadi instrumen pendukung pembiayaan usaha masyarakat.
Saat ini, keempat tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Kejati Jatim. Penyidik masih terus mengembangkan perkara dengan mengumpulkan bukti tambahan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Sementara itu, Kepala Seksi Penyidikan Kejati Jatim, Jhon Franky Ariandi Yanafia, membenarkan adanya kerja sama antara penyidik dan pihak bank dalam pengungkapan kasus tersebut.
“Ya, ada kerja sama dengan pihak bank yang bersangkutan,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Pengungkapan perkara ini menjadi sorotan terhadap tata kelola penyaluran kredit mikro di BNI Jember. Kredit yang semestinya menjadi akses permodalan bagi masyarakat justru diduga dimanfaatkan untuk merekayasa catatan kredit, menciptakan debitur fiktif, hingga menimbulkan kerugian negara puluhan miliar rupiah.
Penyidikan Kejati Jatim kini menjadi langkah penting untuk mengurai secara tuntas siapa saja yang bertanggung jawab dalam dugaan praktik korupsi tersebut. HUM/BOY
