By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: MK Menolak Gugatan Terkait Batas Usia Capres/Cawapres
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Headlines

MK Menolak Gugatan Terkait Batas Usia Capres/Cawapres

By Redaktur Senin, 23 Okt 2023
Share
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman

JAKARTA, Slentingan.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengambil keputusan untuk menolak gugatan terkait batas usia maksimal bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berusia 70 tahun, Senin, 23 Oktober 2023.

Putusan ini dibacakan dengan keterlambatan 40 menit dari jadwal awal, pukul 10.00 WIB. Dalam sidang terbuka yang juga disiarkan di saluran YouTube, Ketua MK, Anwar Usman, menyatakan,

“MK menolak gugatan penggugat dalam seluruhnya.”

Anwar Usman juga menyebut, “Kehilangan objek” terkait gugatan ini.

Gugatan ini awalnya diajukan oleh tiga warga negara Indonesia (WNI), yaitu Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro, yang diwakili oleh Aliansi 98.

Nomor perkara gugatan ini adalah 102/PUU-XXI/2023. Mereka berharap agar batas usia maksimal capres/cawapres tetap 70 tahun dan para calon tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Baca Juga:  Dugaan Persekongkolan Jahat KPU, Bawaslu, DKPP Dibeber Saksi Paslon 03 di MK

Sebagai catatan, terdapat beberapa perkara lain yang berkaitan dengan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang juga diadili hari ini.

Salah satunya adalah perkara 107/PUU-XXI/2023 yang melibatkan pemohon Rudy Hartono. Rudy Hartono menggugat UU Pemilu dan berharap agar batas usia capres/cawapres tetap 70 tahun. Menurutnya, usia menjadi penentu kemampuan seseorang dalam kepemimpinan.

Gugatan serupa juga diajukan oleh pemohon Gulfino Guevarrato, yang berharap agar mereka yang telah dua kali mencalonkan diri sebagai capres tidak diperkenankan mencalonkan diri kembali. (cak/raz)

 

TAGGED: #Capres, 70 tahun, Anwar Usman, Batas Usia Maksimal Capres dan Cawapres, Cawapres, mahkamah konstitusi, MK, MK Tolak Gugatan, Pemilu 2024, Pilpres 2024
Redaktur Selasa, 24 Okt 2023 Senin, 23 Okt 2023
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir
Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Dinilai Tak Berdasar Hukum
Selasa, 1 Jul 2025
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menyaksikan Direktur Kekayaan Intelektual, Razilu menyerahkan sertifikat paten kepada warga Malang.
Kemenkum Jatim Gaspol Lindungi Warisan Lokal Lewat Indikasi Geografis
Sabtu, 28 Jun 2025
Wamen Ossy Darmawan, melakukan peninjauan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Denpasar.
Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani
Sabtu, 28 Jun 2025
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko
DPRD Surabaya Warning Pansel Sekda: Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi Politik!
Sabtu, 28 Jun 2025
Ad imageAd image
Ad imageAd image

NASIONAL

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI.

Temukan Sejumlah Masalah, Timwas DPR RI Siapkan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Haji 2025

Rabu, 11 Jun 2025
Wali Kota Surabay Eri Cahyadi memberikan keterangan kepada wartawan soal Covid-19.

Kementerian Kesehatan Terbitkan SE Covid-19, Wali Kota Eri Cahyadi Imbau Pakai Masker

Selasa, 3 Jun 2025
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Jelang Puncak Haji, DPR RI dan Kemenag Gelar Rapat Koordinasi Bahas 3 Masalah Krusial

Senin, 2 Jun 2025
Jan Hwa Diana dikeler ke ruang penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim

Jan Hwa Diana Tahan Ratusan Ijazah Sejak 2019, Sebagai Jaminan Selama Bekerja

Minggu, 25 Mei 2025

BERITA POPULER

Silaturahmi Berbuah Strategi: Imigrasi Malut Gandeng Kabinda Perkuat Lini Depan Keamanan

DPRD Surabaya Warning Pansel Sekda: Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi Politik!

Kemenkum Jatim Gaspol Lindungi Warisan Lokal Lewat Indikasi Geografis

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Dinilai Tak Berdasar Hukum

Berita Menarik Lainnya:

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Dinilai Tak Berdasar Hukum

Selasa, 1 Jul 2025
Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim, Haris Sukamto, menyaksikan Direktur Kekayaan Intelektual, Razilu menyerahkan sertifikat paten kepada warga Malang.

Kemenkum Jatim Gaspol Lindungi Warisan Lokal Lewat Indikasi Geografis

Sabtu, 28 Jun 2025
Wamen Ossy Darmawan, melakukan peninjauan ke Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Denpasar.

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani

Sabtu, 28 Jun 2025
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko

DPRD Surabaya Warning Pansel Sekda: Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi Politik!

Sabtu, 28 Jun 2025

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?