JAKARTA, Slentingan.com – Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB, mengusulkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan nomor urut calon presiden dan wakil presiden yang tidak melibatkan undian.
Namun, Dave Laksono, Ketua DPP Golkar, meminta PKB untuk mematuhi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ada.
“KPU sudah memiliki peraturan (PKPU), jadi kita sebaiknya mengikuti peraturan yang sudah ada,” kata Dave pada Sabtu, 4 November 2023.
Dave menyatakan bahwa aturan yang tercantum dalam PKPU telah disepakati bersama dan harus dijalankan untuk memastikan kelancaran pemilu.
“Peraturan telah dibuat dan disepakati bersama, oleh karena itu, kita harus melaksanakannya untuk kelancaran pemilu,” tambahnya.
Sebelumnya, Jazilul Fawaid mengusulkan agar penentuan nomor urut calon presiden dan wakil presiden tidak melibatkan undian, tetapi ditentukan melalui kesepakatan bersama.
“Saya berpendapat bahwa saat pengundian nomor urut, kita dapat mencapai kesepakatan di antara partai-partai koalisi mengenai nomor urut pasangan calon, tanpa perlu melibatkan undian,” ujar Jazilul di DPP PKB, Jakarta, pada Jumat, 3 November 2023.
“Ketika ada tiga partai di koalisi, seperti PKB, Gerindra, dan PDI-P, kita dapat berunding untuk menentukan nomor urut. Apakah PKB menjadi nomor satu, dua, atau tiga, itu bisa diputuskan dengan musyawarah,” tambahnya.
Jazilul menjelaskan bahwa penentuan nomor urut dapat menjadi hasil diskusi antara pasangan calon (paslon) dan partai koalisi, mengingat hanya ada tiga nomor urut yang tersedia.
“Ketika ada kesepakatan di antara paslon, nomor urut 1, 2, dan 3 dapat ditentukan. Tidak perlu adanya nomor urut seperti 101, 102, atau 103. Hal ini akan mencerminkan kesepakatan partai-partai koalisi,” kata Jazilul.
Meskipun memiliki pendekatan alternatif, Jazilul tetap berharap bahwa pasangan Anies dan Cak Imin mendapatkan nomor urut 1.
“Kami berharap agar pasangan Pak Anies mendapatkan nomor urut 1 dan menjadi juara pertama,” ungkapnya. (cak/raz)
