JAKARTA, Slentingan.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melakukan koordinasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menyelidiki dugaan kebocoran data pemilih terkait Pemilu 2024.
KPU mengungkapkan bahwa saat ini tengah dilakukan proses penelusuran terhadap potensi kebocoran tersebut.
Anggota KPU RI, Betty Epsilon Idroos, menyampaikan, “Saat ini, kita sedang meminta bantuan dari satgas cyber, dan BSSN yang saat ini tengah aktif. Mereka berada di bawah pengawasan Mabes.”
“Kami telah berkoordinasi dan sedang melakukan cross-checking untuk memastikan kebenaran informasi,” tambahnya.
Meskipun KPU telah mengetahui adanya informasi terkait kebocoran data, Betty belum dapat memastikan apakah data tersebut berasal dari gudang data lembaga penyelenggara Pemilu atau sumber lain.
“Kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengetahui detail data, seperti sumbernya, dan bentuknya. Proses penelusuran masih berlangsung,” jelasnya.
Sebagai informasi tambahan, informasi mengenai kebocoran data tersebut telah menyebar di media sosial. Sebuah akun di media sosial X mengungkapkan dalam cuitannya tentang threat actor yang bernama Jimbo, yang diduga menjual data-data dari KPU.
Data tersebut dijual dengan harga 2 BTC (bitcoin), setara dengan Rp 571.559.477 untuk 1 BTC. Data yang dijual mencakup informasi dari 252 juta orang, termasuk NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir.
Data ini juga mencakup informasi dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. (cak/raz)
