JAKARTA, Slentingan.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri secara resmi membuka pintu lebar bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam rekrutmen Polri di Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) dan Bintara Polri.
Kebijakan inklusif ini mendapat apresiasi tinggi dari Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Angkie Yudistia, yang menganggap bahwa Polri telah berhasil menerapkan inklusifitas dengan baik.
Angkie Yudistia menyampaikan apresiasinya terhadap langkah-langkah Polri dalam keterangannya kepada Divisi Humas Polri pada Jumat, 19 Januari 2024.
“Menurut saya, Polri telah menerapkan inklusifitas bagi teman-teman disabilitas. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut,” kata Angkie.
Dalam harapannya, Angkie berharap bahwa Polri akan meningkatkan kuota untuk penyandang disabilitas lulusan perguruan tinggi.
“Karena tahun ini Polri sudah merekrut personel dari kelompok disabilitas, di mana rekrutmen disabilitas bintara Polri adalah untuk yang menamatkan pendidikan di tingkat SMU dan SMK, diharapkan ke depannya SIPSS untuk lulusan perguruan tinggi bisa lebih banyak lagi membuka peluang kerja bagi teman-teman disabilitas di luar sana,” ujar Angkie.
Sebelumnya, Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan tentang proses rekrutmen di Polri, mencakup Akademi Kepolisian (Akpol), SIPSS, Bintara, hingga Tamtama. Polri juga telah melaksanakan rekrutmen pro-aktif dengan menggunakan kriteria afirmatif action dan talents scouting.
“Ini kita lakukan terhadap calon-calon yang secara khusus memiliki keahlian tertentu yang mungkin tidak bisa diterima karena persyaratan administrasi yang ada. Namun karena keahlian khususnya kemudian bisa kita rekrut,” ungkap Jenderal Sigit saat Rilis Akhir Tahun di Mabes Polri pada Rabu, 27 Desember 2023.
Lebih lanjut, Jenderal Sigit menjelaskan mengenai kebijakan inklusif Polri, yang memungkinkan penyandang disabilitas dengan kompetensi tertentu untuk menjadi anggota Polri. Dia menegaskan bahwa penyandang disabilitas dapat berkarier di kepolisian dengan mengemban tugas-tugas di bidang IT, keuangan, dan satker-satker lainnya.
“Kemudian kita juga melakukan kebijakan inklusif untuk melakukan rekrutmen khusus bagi kelompok disabilitas yang memiliki kemampuan tertentu. Ini sedang kita persiapkan di mana untuk lulusan SMA melalui rekrutmen Bintara Polri dan lulusan perguruan tinggi melalui rekrutmen SIPSS. Nanti akan kita tempatkan terkait dengan tugas-tugas yang terkait dengan IT, staf keuangan, dan satker-satker lain yang bisa menerima personel-personel dengan kebutuhan khusus,” terang Jenderal Sigit.
Pelaksanaan kebijakan ini dijalankan oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As-SDM), Irjen Dedi Prasetyo, untuk rekrutmen SIPSS dan Bintara Tahun Anggaran 2024.
Dedi menyampaikan bahwa Polda Sumatra Selatan telah merekrut penyandang disabilitas sebagai ASN Polri melalui jalur tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2023.
“Kita telah menerima 1 orang disabilitas daksa di Polda Sumsel, perempuan dengan jabatan Arsiparis,” kata Dedi kepada wartawan pada Selasa, 16 Januari 2024.
Dedi menambahkan bahwa untuk tahun ini, Polri akan merekrut personel dari kelompok disabilitas fisik yang telah menamatkan SMA dan SMK menjadi polisi Bintara, dan tamatan perguruan tinggi dapat mengikuti SIPSS.
Penyandang disabilitas ini akan ditugaskan untuk mengisi posisi non-lapangan seperti Teknologi Informasi (TI), Siber, Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan, Administrasi, dan lainnya.
“Sebagai referensi, 3 negara maju seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris telah menerima polisi dari kalangan penyandang disabilitas,” tambahnya. (cak/raz)
