By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: MK Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim Sengketa Pilpres
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Headlines

MK Mulai Rapat Permusyawaratan Hakim Sengketa Pilpres

By Redaktur Sabtu, 6 Apr 2024
Share
Gedung Mahkamah Konstitusi.

JAKARTA, Slentingan.com – Sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) berlanjut. MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Sabtu, 6 April 2024.

RPH merupakan rapat pleno hakim untuk membahas perihal surat-surat terkait perkara, membahas perkara hingga mengambil keputusan dan finalisasi putusan. Rapat tersebut dilakukan secara tertutup dan paling sedikit harus dihadiri oleh tujuh orang hakim.

“Besok (hari ini) udah masuk mulai (RPH), masuk. Terus-menerus itu,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2024.

Sidang sengketa Pilpres 2024 di MK telah dilakukan secara maraton sejak awal pekan ini. Dalam sidang yang digelar pada Senin, 1 April 2024, MK telah mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu Anies-Cak Imin selaku pemohon.

Baca Juga:  Jalan Kaki Sapa Warga Kampung, Cagub Jatim Risma Coblos di TPS 16 Jajar Tunggal Wiyung

Esok harinya giliran kubu Ganjar-Mahfud yang menghadirkan saksi dan saksi ahli. Sidang sengketa pilpres terus berlanjut pada Rabu, 3 April 2024 dan Kamis, 4 April 2024 dengan agenda kesaksian saksi dan saksi ahli dari kubu KPU dan Bawaslu selaku termohon serta kubu Prabowo-Gibran selaku pihak terkait.

MK juga memanggil empat menteri mulai dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang di hari Jumat, 5 April 2024. Kehadiran empat menteri itu merupakan hasil pertimbangan dari mahkamah dan bukan untuk mengakomodir permintaan kubu pemohon.

Hakim Enny mengatakan sidang pemeriksaan empat menteri merupakan siang pemeriksaan pembuktian terakhir. Dia menyebut mahkamah selanjutnya membuka kesempatan untuk para peserta sengketa menyampaikan kesimpulan.

Baca Juga:  Partai Golkar Dukung Prabowo-Gibran di Pemilu 2024: Target Suara Generasi Milenial dan Gen Z

“Sehingga para pihak bisa menyampaikan kesimpulan sebagaimana yang mereka tangkap di seluruh proses yang ada di situ,” ujarnya.

Dia mengatakan kesimpulan itu dapat disampaikan paling lambat ke MK pada Selasa 16 April mendatang. Kesimpulan itu nantinya disampaikan kepada panitera.

“Kita tunggu saja nanti tanggal 16 ketemu lagi. Kebetulan kan mahkamah tidak libur ya. Tadi dikasih dispensasi sedikit. Dua hari. Tadinya gak ada. Eh ada sehari aja gitu loh,” jelasnya.

“Tapi karena ada masukan, jadi kita harus mengikuti arus bawah sehingga ditampung arus bawah ya udah dua hari gitu tapi saya tuh masuk kembali seperti biasa,” sambung Enny.

Enny juga menyebut kesaksian empat menteri dalam sidang di hari Jumat, 5 April 2024 telah cukup. Pihaknya tidak akan memanggil saksi lainnya untuk sidang sengketa pilpres.

Baca Juga:  Dewas KPK Sidang Putusan Etik untuk 2 'Bos' Kasus Pungli Rutan pada 27 Maret

“Sudah selesai (permintaan keterangan). Sudah selesai, sudah dipandang sudah cukup karena memang speedy trial ya, nggak mungkin kita mengundang sekian banyak pihak gitu ya, kecuali kalau sidang PUU beda,” tuturnya. (cak/raz)

TAGGED: #KPK, Airlangga Hartarto, mahkamah konstitusi, Menko Perekonomian, Menko PMK, Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Muhadjir Effendi, Rapat Permusyawaratan Hakim, Sengketa Pilpres 2024, Sidang Sengketa, Sri Mulyani, Tri Rismaharini
Redaktur Sabtu, 6 Apr 2024 Sabtu, 6 Apr 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Ali Mufthi hadir dalam Rakerda Golkar Surabaya.
Sinyal Golkar untuk Arif Fathoni di Pilwali 2029, Konsolidasi dan Kursi Jadi Kunci
Minggu, 13 Sep 2026
Dari Diklatda ke Panggung Internasional, Dua Kader AMPG Jatim Ikuti Konsolidasi dengan Pemuda UMNO Malaysia
Minggu, 13 Sep 2026
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia dikawal petugas usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Bantah Terima Uang, Tapi Akui Utang Rp11,5 Miliar untuk Pilkada
Minggu, 13 Sep 2026
Kantor Imigrasi Kepulauan Anambas dengan Kepala Kantor Ferry Khrisdiyanto.
Bukan Sekadar Ganti Papan Nama, Imigrasi Kepulauan Anambas Dituntut Makin Dekat dengan Masyarakat
Sabtu, 12 Sep 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Dari Diklatda ke Panggung Internasional, Dua Kader AMPG Jatim Ikuti Konsolidasi dengan Pemuda UMNO Malaysia

Minggu, 13 Sep 2026
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia dikawal petugas usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Bantah Terima Uang, Tapi Akui Utang Rp11,5 Miliar untuk Pilkada

Minggu, 13 Sep 2026
Kondisi di Bandara Internasional Juanda yang sedang mengalami penundaan keberangkatan pesawat karena kondisi erupsi anak Gunung Krakatau.

Erupsi Anak Krakatau Merembet ke Juanda, Penerbangan Dibatalkan hingga Ditunda

Minggu, 6 Sep 2026
Kepala KDEI Taipei Wahyu Wibosono mendukung penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja sebagai langkah memperkuat koordinasi sekaligus memastikan perlindungan WNI berjalan lebih cepat dan terukur.

KDEI Taipei Perketat Deteksi Dini WNI Overstayer di Taiwan, Penanganan Dibagi 3 Fase

Sabtu, 5 Sep 2026

BERITA POPULER

Wuling Baru Bergerak Setelah Viral Korban Datangi Cak Ji, Ucapkan Terima Kasih

55 WN China Diamankan, Imigrasi Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Izin Tinggal di Proyek Data Center

BPN Jatim Jadi Kunci Pengamanan Aset Pemkot Surabaya Senilai Rp124 Miliar

BPN Jatim Soroti Aduan Masyarakat: Jangan Berhenti di Meja Laporan

Nama Berubah, Lokasi Tak Bergeser Imigrasi Surabaya Resmi Jadi Imigrasi Juanda

Berita Menarik Lainnya:

Ketua DPD Golkar Jawa Timur Ali Mufthi hadir dalam Rakerda Golkar Surabaya.

Sinyal Golkar untuk Arif Fathoni di Pilwali 2029, Konsolidasi dan Kursi Jadi Kunci

Minggu, 13 Sep 2026

Dari Diklatda ke Panggung Internasional, Dua Kader AMPG Jatim Ikuti Konsolidasi dengan Pemuda UMNO Malaysia

Minggu, 13 Sep 2026
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia dikawal petugas usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Bantah Terima Uang, Tapi Akui Utang Rp11,5 Miliar untuk Pilkada

Minggu, 13 Sep 2026
Kantor Imigrasi Kepulauan Anambas dengan Kepala Kantor Ferry Khrisdiyanto.

Bukan Sekadar Ganti Papan Nama, Imigrasi Kepulauan Anambas Dituntut Makin Dekat dengan Masyarakat

Sabtu, 12 Sep 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?