By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Jabatan Strategis Diisi Pihak Luar, Benny: Apa Gak Ada yang Baik di Kemenkumham
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Hukum

Jabatan Strategis Diisi Pihak Luar, Benny: Apa Gak Ada yang Baik di Kemenkumham

By Admin Sabtu, 15 Jun 2024
Share
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman.
anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman.

JAKARTA, Slentingan.com – Rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Menkumham Yasonna H Laoly, Rabu, 12 Juni 2024, rupanya tak hanya anggota komisi Supriansa dari Fraksi Golkar yang angkat bicara soal dugaan praktik jual beli jabatan.

Sementara, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, juga menyorot banyaknya pihak luar yang menjadi pejabat struktural dan startegis di Kemenkumham. Alias RI diisi oleh orang-orang dari instansi lain.

“Ketika kita ngomong soal promosi dulu, tiba-tiba Pak Menkumham angkat Dirjen dari instansi lain. Lalu temen-temen di Kemenkumham itu kemana nanti. Tiba-tiba, mohon maaf, jenderal polisi lah, ya jaksa lah tanpa mengurangi hormat saya kepada Jampidum. Menjadi pertanyaan pak, apa ini? Apa nggak ada yang baik di dalam (Kemenkumham)?,” tanya politisi Partai Demokrat ini.

Baca Juga:  Duka Cita dan Doa Bersama untuk Ratih Retnowati, Anggota DPRD Surabaya dari Partai Demokrat

Ia lantas menggarisbahi apa yang diungkap Supriansa mengenai mutasi, promosi dan demosi di lingkungan Kemenkumham. Ia mencontohkan adanya pejabat struktural yang bisa diberhentikan menjadi pejabat fungsional tanpa penjelasan.

“Begitu juga sebaliknya, malah yang lebih jelek lagi, yang bermasalah malah dipromosikan ke jabatan-jabatan struktural. Apa ini?,” tukas Benny geram.

“Perlu kasih tahu kami, Pak Menkumham kenapa ada Plt yang begitu lama. Saya yakin Pak Menkumham tidak tahu apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ansa. Atau mungkin tahu tapi sibuk-sibuk yang lainnya. Pura-pura ndak tahu,” tutur Benny.

Pungli Lapas – Rutan Tumbuh Subur

Benny bahkan lebih menyoroti masalah pungli di Lapas dan Rutan. Sejak dipimpin Menkumham Yasonna, pungli di Rutan dan lapas malah tumbuh subur.

Baca Juga:  Komisi III DPR RI Soroti Dugaan Jual Beli Jabatan di Lingkungan Kemenkumham

“Saya beberapa kali mengunjungi Lapas dan Rutan. Cerita tentang Rutan, dulu Pak Menkumham juga pernah duduk di sini (Komisi III DPR) 10 tahun juga, beliau selalu duduk di depan sini, itu cerita dulu kita itu sama. Yaitu cerita tentang pungli di Lapas dan Rutan,” tutur politisi senior ini.

Menurutnya, pungli di Rutan dan Lapas menjadi masalah yang sudah lama. Namun sampai sekarang belum terselesaikan.

“Saya pernah berbisik kepada Pak Yasona ketika duduk bersama beliau di sini (Komisi III DPR). Pada waktu itu Menkum HAM dijabat Pak Andi Manttalatta, saya berbisik kepada beliau Pak Yosona kalau bapak nanti jadi Menkumham, Lapas dan Rutan ini, jangan ada pungli,” cerita Benny.

Baca Juga:  Penegakan Hukum Kejati Jatim Terima Apresiasi Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir

“Tuhan Maha baik, doa saya terkabulkan. Bapak jadi Menkumham 10 tahun. Tetapi selama 10 tahun ini pungli tumbuh subur di Lapas dan Rutan. Saya ndak tau apa masalahnya, transaksi narkotika juga terjadi di Lapas,” sambung Benny.

Menurut Benny, praktik suap dan pungli ini sudah membudaya di Rutan dan Lapas. Karena itu, ia pesimis praktik kotor itu bisa dihentikan atau tidak.

“Pungli di rutan, termasuk di kampung saya di Kupang (NTT). Rutan Kelas IIB Lapas itu paraktik pungli. Yang agak aneh, sudah dilaporkan ke Kanwil Hukum dan HAM-nya tapi juga sepertinya dianggap angin lalu,” kata Benny. */Hum/Cak

TAGGED: #Menkumham Yasonna H Laoly, #Partai Demokrat, #Partai Golkar, Benny K Harman, Jual Beli Jabatan, Kemenkumham, Supriansa
Admin Sabtu, 15 Jun 2024 Sabtu, 15 Jun 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, fraksi Partai Golkar.
Arif Fathoni Ingatkan Anggaran Pemuda Rp50 Miliar: Harus Hasilkan Generasi Kreatif
Sabtu, 15 Nov 2025
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono
APBD Rp12,7 Triliun Disahkan, Fraksi PDIP: Lanjutkan dengan Kerja Nyata
Kamis, 13 Nov 2025
Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, dari Fraksi Gerindra.
Komisi D DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Konsultasi ke Pemerintah Pusat
Rabu, 12 Nov 2025
Anggota DPRD Surabaya, Abdul Malik, prihatin kondisi nelayan Tambak Wedi, Kenjeran.
DPRD Surabaya Soroti Jeritan Nelayan Tambak Wedi: BPJS Ketenagakerjaan & BBM Subsidi Tak Bisa Lagi Ditunda
Selasa, 11 Nov 2025
Ad imageAd image

NASIONAL

Anggota DPR Adies Kadir saat mengikuti pembacaan hasil sidang etik oleh MKD.

Adies Kadir Kembali Aktif di DPR RI: “Saya Akan Terus Bekerja untuk Rakyat”

Kamis, 6 Nov 2025
Puluhan WNA bekerja di sebuab tempat hiburam malam di Penjaringan sebagai LC diamankan petugas imigrasi dalam sebuah operasi pengawasan keimigrasian.

Puluhan WNA China dan Vietnam Diduga Jadi LC, Digerebek Imigrasi di Tempat Hiburan Malam Jakut

Minggu, 19 Okt 2025
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir sebagai wujud nyata kemerdekaan di bidang gizi

Merdeka di Bidang Gizi Melalui Program Makan Bergizi Gratis

Selasa, 12 Agu 2025
Kepala Bappedalitbang Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menerima penghargaan dari oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Surabaya Raih KLA Utama untuk Ketujuh Kalinya, Bukti Nyata Kota Ramah Anak

Minggu, 10 Agu 2025

BERITA POPULER

Arif Fathoni Ingatkan Anggaran Pemuda Rp50 Miliar: Harus Hasilkan Generasi Kreatif

APBD Rp12,7 Triliun Disahkan, Fraksi PDIP: Lanjutkan dengan Kerja Nyata

Berita Menarik Lainnya:

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, fraksi Partai Golkar.

Arif Fathoni Ingatkan Anggaran Pemuda Rp50 Miliar: Harus Hasilkan Generasi Kreatif

Sabtu, 15 Nov 2025
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya, Budi Leksono

APBD Rp12,7 Triliun Disahkan, Fraksi PDIP: Lanjutkan dengan Kerja Nyata

Kamis, 13 Nov 2025
Anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, dari Fraksi Gerindra.

Komisi D DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Konsultasi ke Pemerintah Pusat

Rabu, 12 Nov 2025
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai, dari Fraksi Gerindra.

Bahtiyar Rifai: Pemkot Surabaya Wajib Prioritaskan Penanganan Banjir, Sinergi Warga Jadi Kunci

Senin, 10 Nov 2025

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?