SURABAYA, Slentingan.com — DPRD Surabaya tak lagi tinggal diam melihat pelanggaran pelajar di jalanan. Larangan siswa SMP membawa sepeda motor kini didorong keras untuk ditegakkan, lengkap dengan tekanan penertiban parkir liar hingga tuntutan transportasi umum gratis.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, William Wirakusuma, menegaskan bahwa aturan ini bukan sekadar imbauan, melainkan kewajiban yang harus dijalankan tanpa celah.
“Ini sudah jelas. Anak SMP belum punya SIM, belum layak berkendara. Kalau masih dibiarkan, ini pembiaran pelanggaran,” tegasnya, Rabu, 8 April 2026.
DPRD melihat selama ini ada kelonggaran di lapangan yang membuat aturan tak berjalan efektif. Salah satu sorotan utama adalah maraknya parkir liar di sekitar sekolah yang justru “memfasilitasi” pelajar tetap membawa motor.
“Ini yang bikin aturan jadi mandul. Parkir liar harus disikat. Dishub tidak boleh tutup mata,” cetusnya.
Tak hanya memberi kritik, DPRD juga mendesak langkah konkret. Salah satunya dengan mendorong Pemkot menghadirkan solusi transportasi yang berpihak pada pelajar.
“Suroboyo Bus dan WiraWiri harus digratiskan saat jam sekolah. Ini bentuk keberpihakan nyata, bukan sekadar larangan tanpa solusi,” tegas politisi PSI itu.
Menurutnya, kebijakan ini juga menjadi momentum membentuk kebiasaan baru di kalangan pelajar agar lebih akrab dengan transportasi umum dan tidak bergantung pada kendaraan pribadi sejak dini.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan bahwa larangan tersebut mencakup sepeda listrik yang kini kian marak digunakan pelajar.
“Jangan salah, sepeda listrik juga berisiko. Kecepatan tinggi, tapi penggunanya belum siap. Ini tetap berbahaya,” ujarnya.
Tak kalah penting, DPRD turut menyoroti peran orang tua yang dinilai masih kerap menjadi “celah” pelanggaran.
“Kalau orang tua masih membiarkan, aturan ini tidak akan pernah efektif. Harus ada kesadaran bersama,” tandasnya.
Dengan tekanan dari DPRD, kebijakan ini kini memasuki fase krusial: ditegakkan secara serius atau kembali longgar di lapangan. DPRD memastikan, pengawasan akan diperketat agar keselamatan pelajar tidak lagi dikompromikan. HUM/BOY
