SURABAYA, Slentingan.com – Tepat Hari Pahlawan 10 November 2022, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2023 sebesar Rp 11,2 triliun. Pemkot dan DPRD sepakat APBD untuk kesejahteraan warga Surabaya.
Hadir dalam rapat paripurna, Wali Kota Eri Cahyadi bersama Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, Wakil Ketua DPRD Laila Mufidah, A Hermas Thony, dan Reni Astuti meneken nota APBD 2023. Menariknya, semua anggota DPRD dan pejabat Pemkot Surabaya kompak mengenakan pakaian pejuang untuk mengenang jasa para pahlawan. Semangat kepahlawanan mengiringi detik-detik APBD 2023 disahkan.
“Alhamdulillah anggaran sudah disahkan DPRD. Pemkot, DPRD, dan semua akan bergerak bersama agar ekonomi masyarakat bangkit. Kami anggarkan sekitar Rp 3 triliun untuk UMKM,” ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Sudah menjadi tradisi, penetapan APBD disahkan tepat pada Hari Pahlawan 10 November setiap tahun. Penetapan APBD lebih dini agar ekonomi warga makin cepat.
Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, dengan skema teesebut akan membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan warga makin baik.
Adi mengatakan, penambahan besaran APBD 2023 senilai Rp 600 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan ini merupakan bentuk rasa optimistis akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang.
“Dana APBD yang cukupbesar diharapkan bisa menjadi trigger menggerakkan ekonomi rakyat, pemicu ekonomi rakyat,” terang Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya.
Pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata. Tidak hanya ekonomi kelas atas saja, melainkan juga ekonomi yang berbasis rakyat. Misalnya pasar rakyat, UMKM dan sebagainya. Ini juga harus tumbuh, karena ekonomi berbasis kerakyatan menjadi penggerak ekonomi Surabaya.
Menurut Adi, APBD 2023 memberikan porsi yang cukup besar untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya. APBD 2023 menganggarkan belanja barang dan jasa mencapai Rp 3 triliun. Itu sudah menjadi komitmen wali kota untuk 40 persen dari pos anggaran belanja barang dan jasa itu untuk UMKM.
Selain di bidang ekonomi, Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya berkomitmen membangun kualitas SDM melalui pendidikan. Belanja APBD 2023 juga berkonsentrasi untuk pendidikan.
“Dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian beasiswa, pemberian seragam gratis SD dan SMP negeri maupun swasta untuk warga MBR. Ditambah lagi dengan kenaikan honor guru TPO, kenaikan honor bunda PAUD dan KSH,” jelas Adi.
Pembangunan infrastuktur sosial masyarakat juga tidak lepas dari perhatian. Diantaranya pembangunan jamban terhadap rumah yang belum memiliki. Kemudian program bedah rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Sekitar 3.000-an rutilahu yang akan dibenahi. Menyedot hampir Rp 177 miliar karena banyaknya pemohon perbaikan rutilahu. Ini penambahan kuota dari tahun sebelumnya. Ditambah pula alat kesehatan terhadap RS BDH,” imbuh Adi.
APBD Surabaya 2023 sengaja disahkan lebih dini dari Peraturan Mendagri, supaya penyerapan anggaran bisa maksimal.
“Pemkot bisa lebih dini merencanakan proyek-proyek lelang dan sebagainya. Sehingga tanggal 1 atau 2 Januari, APBD 2023 bisa digunakan,” tegasnya. (*/HUM/GIT)
