SURABAYA, Slentingan.com – Menindak lanjuti relokasi 16 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Tol Dupak ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Sumur Welut beberapa waktu lalu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini telah memindahkan 32 KK warga Kampung 1001 Malam ke Rusunawa Sumur Welut, Senin (26/12/2022).
Pemindahan kali ini, warga dibantu oleh Dinas Sosial (Dinsos), Satpol PP, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya, Anna Fajriatin menyampaikan, bahwa pemindahan warga tersebut adalah untuk mengembalikan lahan tersebut kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas. Rencananya, setelah semua direlokasi, akan dilakukan normalisasi sungai di kawasan tersebut.
Anna melanjutkan, karena Wali Kota Eri Cahyadi tidak ingin warganya terlantar begitu saja, maka pemkot memberikan fasilitas tempat tinggal hingga jaminan hidup yang lebih layak lagi. “Kan nggak mungkin lahan ini dialih fungsi kemudian warga dibiarkan begitu saja. Pak Wali pun tidak ingin warganya terlantar, sehingga kami memberikan fasilitas tersebut,” lanjutnya.
Lalu bagaimana dengan warga yang tinggal di area itu, namun bukan warga Surabaya? Anna menjelaskan, pemkot memberikan pilihan dan tidak memaksa untuk tinggal di Rusunawa Sumur Welut. “Ada yang mau pulang ke kampungnya, ada yang ingin mencari kos, dan ada yang ingin mencari kontrakan. Kami tidak masalah, karena kami tidak asal gusur justru pemkot itu hadir untuk menyelamatkan warga agar tidak terlantar, sedangkan yang punya tanah ini akan mengalihkan fungsinya,” paparnya.
Data warga yang akan dipindahkan itu didapatkan dari hasil kesepakatan koordinator Kampung 1001 Malam. Oleh karena itu, pemkot ingin bantuan yang diberikan kepada warga tepat sasaran dan hidup lebih layak. Targetnya, pemkot akan memindahkan warga Kampung 1001 Malam hingga akhir tahun 2022 mendatang. “Di sana (Rusunawa Sumur Welut) sudah kami sediakan 44 unit, satu unit satu KK,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, Eddy Christijanto mengatakan, proses pengangkutan barang milik warga yang direlokasi menggunakan 10 unit kendaraan operasional Satpol PP. Sedangkan warganya, menggunakan 4 unit bus sekolah milik Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.
“Sebagian warga ada yang berinisiatif sendiri menggunakan kendaraan pribadi. Ada yang menggunakan truk Satpol PP,” pungkas Eddy. (GIT/NIK)
