SURABAYA, Slentingan.com – Pelayanan kesehatan masih menjadi persoalan pelik bagi masyarakat Surabaya. Masalah itu disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, saat reses, Sabtu, 2 November 2024.
Politisi Partai Gerindra ini menyoroti sejumlah isu penting terkait pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pahlawan ketika kegiatan reses ke-10 pada sidang pertama tahun 2024.
Menurut Ajeng, terdapat beberapa poin utama yang menjadi perhatian masyarakat, terutama terkait layanan kesehatan, pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan sosial. Diantaranya:
Pelayanan BPJS di RS Soewandi dan Harapan terhadap Layanan UHC
Ajeng Wira Wati menyampaikan bahwa masyarakat Surabaya semakin kritis terhadap pelayanan BPJS, khususnya di RS Soewandi. Warga berharap layanan Universal Health Coverage (UHC), yang telah diterapkan bertahun-tahun di Surabaya, dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.
“Anggaran sebesar Rp35 miliar per bulan telah dialokasikan untuk UHC. Diharapkan pelayanan kesehatan dapat meningkat, menghilangkan antrean panjang, dan pasien BPJS tidak buru-buru dipulangkan,” ujar Ajeng.
Ia menekankan pentingnya pemerintah memastikan layanan BPJS berjalan optimal demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
Masalah Pembayaran SPP dan Ijazah: Solusi melalui Baznas
Di bidang pendidikan, Ajeng menyoroti kesulitan yang dihadapi sejumlah siswa terkait pembayaran SPP dan pengambilan ijazah.
Ia mendesak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar segera memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan tanpa penundaan.
“Bantuan ini sangat penting untuk memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang layak,” ungkap Ajeng.
Dukungan Pemkot Surabaya untuk SMP Swasta dan Beasiswa Siswa Kurang Mampu
Ajeng juga menyoroti perlunya dukungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terhadap biaya pendaftaran di SMP swasta bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri.
“Kami menginginkan adanya keselarasan antara sekolah negeri dan swasta. Pemkot diharapkan meringankan biaya pendaftaran bagi siswa dari keluarga pra-sejahtera,” tegasnya.
Ia juga berharap Pemkot memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan di bawah naungannya, sebagaimana program beasiswa untuk SMA/SMK yang telah berjalan.
Usaha Padat Karya untuk Mengurangi Pengangguran
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya ini, masyarakat sangat membutuhkan program usaha padat karya dan pelatihan keterampilan secara masif di setiap RW.
“Usaha bersama di tingkat RW bisa menjadi solusi untuk memberdayakan masyarakat sekaligus menekan angka pengangguran,” jelas Ajeng.
Polemik Adminduk: Tiga Kartu Keluarga dalam Satu Rumah
Ajeng menyoroti permasalahan administrasi kependudukan (adminduk), khususnya terkait aturan yang membatasi tiga Kartu Keluarga (KK) dalam satu rumah.
Banyak warga di rumah susun atau tempat tinggal dengan satu nomor sertifikat kesulitan mengurus dokumen tersebut.
“Jika aturan ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, pemerintah harus segera mencarikan solusi, bukan membiarkannya buntu,” tegasnya.
Kepastian HGB di atas HPL bagi Warga Rusun
Masalah status Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) juga menjadi perhatian Ajeng.
Ia meminta agar pemerintah memberikan kepastian hukum melalui sosialisasi yang jelas kepada warga terkait status kepemilikan mereka.
“Warga membutuhkan rasa aman terkait status kepemilikan mereka. Ini harus segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Komitmen untuk Mengawal Aspirasi Masyarakat
Ajeng Wira Wati menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Surabaya demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik di berbagai bidang. HUM/BOY
