SURABAYA, Slentingan.com – DPRD Surabaya mewanti-wanti Pemerintah Kota agar tak main-main dalam mengawal lima proyek strategis yang dibiayai dari pinjaman daerah senilai Rp452 miliar.
Legislator menegaskan, dana utang itu harus terserap tuntas—bukan malah mengendap jadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menekankan bahwa pinjaman ke Bank Jatim telah disetujui dengan penuh kehati-hatian.
DPRD bahkan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kemendagri, Kemenkeu, dan pakar hukum-keuangan, sebelum mengetok palu persetujuan.
“Ini bukan keputusan yang sembarangan. Kami pastikan semua prosedur dijalankan dengan cermat. Sekarang tinggal bagaimana Pemkot menjamin realisasi proyeknya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Thoni, Kamis, 7 Agustus 2025.
Adapun lima proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman ini meliputi:
* Penanganan banjir
* Pelebaran Jalan Wiyung
* Pembangunan saluran diversi Gunungsari
* Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB)
* Pemerataan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Menurut Thoni, seluruh proyek tersebut menyasar wilayah-wilayah strategis, terutama Surabaya Barat, yang diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi pesat jika infrastruktur tersebut tuntas tepat waktu.
Namun ia juga mengingatkan: pinjaman bukan sekadar utang, tapi juga tanggung jawab fiskal jangka panjang. DPRD pun telah mengkaji kemampuan keuangan daerah untuk membayar pokok dan bunga, yang saat ini masih di angka 6 persen per tahun.
“Kami minta agar bunga pinjaman bisa ditekan jadi 5,6 persen. Memang Bank Jatim paling murah saat ini, tapi kita tetap dorong negosiasi ulang agar beban daerah bisa lebih ringan,” jelasnya.
Thoni menegaskan, inti dari semua ini adalah efektivitas anggaran. Setiap rupiah dari utang harus bekerja maksimal bagi kepentingan rakyat. Tidak boleh ada proyek molor, apalagi mangkrak.
“Catatan penting dari kami: jangan sampai dana sebesar itu malah menjadi SILPA. Itu sama saja dengan kegagalan pengelolaan,” tegasnya.
DPRD kini melempar bola ke Pemkot. Realisasi dan pengawasan proyek akan menjadi tolok ukur efektivitas penggunaan utang sekaligus bukti keseriusan pemerintah dalam mempercepat kemajuan kota. HUM/BOY