SURABAYA, Slentingan.com – Persoalan sampah di Surabaya memasuki fase kritis. Sejumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) dilaporkan kian sesak, tak lagi mampu menampung lonjakan limbah dari rumah tangga dan aktivitas usaha.
DPRD Kota Surabaya pun tak lagi sekadar mengingatkan. Mereka melontarkan ultimatum: sistem pengelolaan sampah harus dirombak total, atau kota ini menghadapi ancaman krisis kebersihan yang nyata.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menyebut pola penanganan yang selama ini berjalan sudah usang dan tidak adaptif terhadap perkembangan kota.
“Ini bukan lagi soal bersih atau tidak, tapi soal sistem yang sudah tidak relevan. Kalau tidak ada terobosan, overload di TPS akan jadi bom waktu,” tegasnya.
Salah satu titik lemah yang disorot adalah absennya mekanisme jelas untuk menangani sampah berukuran besar. Barang-barang seperti kasur, sofa, hingga lemari kerap berakhir di tempat yang tidak semestinya, mulai dari pinggir jalan hingga aliran sungai.
“Warga tidak punya pilihan. Tidak ada sistem yang mengakomodasi sampah jenis ini. Akhirnya dibuang sembarangan, dan itu merusak lingkungan,” ujarnya.
Fathoni mendorong Pemkot segera menetapkan skema khusus, termasuk layanan penjemputan dengan pola retribusi. Ia menilai langkah ini justru menjadi solusi konkret, bukan beban tambahan bagi masyarakat.
Di sektor lain, DPRD juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap limbah pelaku usaha. Satpol PP diminta tidak sekadar hadir saat penertiban, tetapi aktif memastikan kepatuhan sejak awal. Namun, pendekatan yang digunakan harus tetap terukur.
“Penegakan aturan harus cerdas. Edukasi dulu, baru tindakan. Jangan sampai justru kontraproduktif,” katanya.
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah kondisi armada pengangkut sampah. Banyak kendaraan dinilai sudah melewati usia ideal, rawan rusak, dan kerap menyebabkan sampah tercecer di jalan.
“Kalau armadanya saja tidak layak, bagaimana pengelolaannya bisa maksimal?” sindirnya.
DPRD mendesak agar peremajaan dilakukan secara serius, bukan sekadar penggantian unit, tetapi sekaligus transformasi menuju kendaraan ramah lingkungan.
Bahkan, opsi menggandeng pihak swasta dengan armada berbasis energi hijau mulai didorong sebagai solusi percepatan.
Di tengah tekanan tersebut, Fathoni tetap melihat peluang. Ia menilai kesadaran warga Surabaya dalam memilah sampah sudah mulai terbentuk. Namun, upaya itu akan sia-sia jika tidak diimbangi sistem yang kuat di tingkat pemerintah.
“Kesadaran masyarakat sudah bergerak. Tinggal pemerintah berani tidak melakukan perubahan besar. Kalau tidak, masalah sampah ini akan terus berulang,” pungkasnya. HUM/BOY
