JAKARTA, Slentingan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tegas mengawasi KPU dan Bawaslu. Jokowi meminta DKPP untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 8 November 2023.
Jokowi mengatakan pemilu merupakan ajang demokrasi yang besar yang disertai juga dengan tantangan-tantangan yang tidak kecil.
“Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan dari Aceh sampai Papua dari seluruh provinsi kabupaten dan kota ada 840 ribu TPS, kita bayangkan 840 ribu TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar, TPS nya saja 840 ribu,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan perlunya tata kelola pemilu yang akuntabel dan berintegritas. Jokowi berharap Pemilu 2024 nanti berjalan dengan sejuk tanpa ujaran kebencian.
“Sehingga sekali lagi tantangan-tantangannya juga besar baik mengenai bagaimana agar tata kelola Pemilu ini akuntabel berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan, bukan barang yang mudah,” ujar Jokowi.
“Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoax, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita,” lanjutnya.
Jokowi mengaku dirinya sudah bicara dengan Ketua DKPP Hedy Lukito agar berani dan tegas mengawasi penyelenggara pemilu. Dia meminta DKPP untuk meluruskan hal-hal yang tidak benar.
“Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan,” ujarnya. (cak/raz)
