SURABAYA, Slentingan.com – Liponsos Keputih, sebagai tempat penampungan dan pemberdayaan warga PPKS, membutuhkan dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim).Ketua Komisi D DPRD Surabaya Khusnul Khotimah menyoroti pentingnya dukungan Pemprov Jatim melalui fasilitasi dan komunikasi dengan kepala daerah di Jatim dan Indonesia.
Sebab, Pemkot Surabaya merogoh anggaran yang tak sedikit untuk merawat ratusan warga yang berlatar pengamen, ODGJ, maupun wanita penghibur tersebut. Terlebih kebanyakan di antaranya merupakan warga dari luar Surabaya.
“Saat ini total ada sekitar 700 sampai 800 warga liponsos. Kita mendorong Pemprov Jatim agar ikut andil memfasilitasi dan membangun komunikasi dengan seluruh kepala daerah di Jatim bahkan Indonesia untuk menanganai warga PPKS,” terang Khusnul Khotimah, Minggu, 26 November 2023.
Menurut Khusnul, support dari Pemprov Jatim sangat dibutuhkan. Sebab kebanyakan warga Liponsos Keputih berstatus warga luar Surabaya. Sedangkan selama ini belum ada perhatian yang berkesinambungan dari pemprov.
“Pemprov dulu pernah memberikan bantuan ketika kondisi Liponsos Keputih overload. Pemkot Surabaya mendapat bantuan sekitar Rp 1 sampai Rp 2,5 miliar,” urai Khusnul.
“Nah yang sekarang ini kita harapkan adalah ada perhatian yang serius dari Pemprov Jatim. Misalnya, mendirikan liponsos di kabupaten yang belum memiliki tempat penampungan,” sambungnya.
Dijelaskannya, pemkot menganggarkan sekitar Rp1 miliar untuk sektor permakanan warga Liponsos. Mereka diberikan makan 3 kali sehari. Angka tersebut, kata Khusnul, belum termasuk layanan kesehatan, keagamaan, dan lainnya.
“Anggaran terserap cukup besar di Liponsos dalam satu tahun yakni, sekitar Rp 1 miliar untuk permakanan tiga kali sehari,” tandasnya.
Khusnul menyebut, intervensi kepada warga Liponsos Keputih merupakan bentuk kepedulian bersama. Namun yang masih menjadi kendala adalah ketika warga tersebut sudah dalam kondisi sehat, ingat rumah, dan hendak dipulangkan ternyata mendapat penolakan dari pihak keluarga hingga kesulitan bertemu karena sudah pindah.
“Ketika mereka sudah sudah sehat dan ingat rumahnya di mana, itu pemkot pasti melakukan pemulangan. Tapi seringkali terjadi kendala. Misalnya, keluarga pindah atau ada yang sudah tidak mau menerima. Akhirnya kembali lagi. Nah ini dibutuhkan peran dari pemda dan pemprov,” katanya.
“Pemprov harus hadir membuka ruang komunikasi, sehingga warga Liponsos yang sudah sehat dapat ditangani pemda sesuai domisili,” tambah Khusnul. (cak/raz)
