JAKARTA, Slentingan.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menemukan 15 bentuk eksploitasi dan penyalahgunaan anak selama periode Pemilu. Data ini dikumpulkan sejak Pemilu 2014.
Sylvana Maria, Anggota KPAI klaster Hak Sipil dan Kebebasan, mengungkapkan bahwa bentuk eksploitasi ini termasuk keterlibatan anak dalam keramaian publik selama kampanye. Menurutnya, fenomena ini menjadi tantangan sulit.
“Tetapi kami perlu mengambil langkah-langkah pencegahan agar orang tua tidak selalu membawa anak-anak ke dalam acara kampanye,” ujar Sylvana pada Selasa, 23 Januari 2024.
Anak Sebagai Juru Bicara Kampanye Pemilu 2024
Selama kampanye Pemilu 2024, KPAI menerima banyak aduan mengenai anak-anak yang dimanfaatkan sebagai juru bicara untuk calon tertentu.
“Pengaduan mencakup hampir 10 kasus, yang dilakukan baik oleh caleg maupun kelompok tim capres dan cawapres. Selain itu, anak-anak juga menjadi target di antara kampanye, di mana kampanye ditujukan kepada orang tua, tetapi anak-anak menjadi target dengan diberikan barang-barang yang bukan alat kampanye,” paparnya.
Objek Politik
Aduan lainnya melibatkan anak-anak yang dijadikan objek politik uang, dibayar oleh calon legislatif untuk melakukan kampanye. KPAI juga menerima informasi tentang video anak-anak yang menyampaikan pendapat mengenai calon-calon tertentu.
“KPAI menganggap bahwa partisipasi anak harus dihormati dan dilindungi, namun kami mendorong agar partisipasi anak tetap mengikuti nilai-nilai etis, memastikan bahwa anak-anak memiliki kebebasan berbicara tetapi tetap bertanggung jawab. Oleh karena itu, kami mendorong orang dewasa untuk mendampingi anak-anak dalam menyampaikan pendapat di ruang publik,” ujar Sylvana.
Tegaskan agar Anak Tidak Dibawa dalam Kampanye 2024
KPAI menegaskan imbauannya agar anak-anak tidak dibawa selama kampanye Pemilu 2024. Ini terkait dengan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa anak.
“Selama bentuk dan praktik demokrasi masyarakat kita dalam konteks konflik elektoral belum cukup mampu melindungi anak-anak, maka KPAI menyarankan agar anak-anak tidak dibawa dalam kampanye atau pertemuan-pertemuan yang melibatkan massa yang cukup besar, karena ada risiko terhadap kesehatan, keamanan, kenyamanan, bahkan keselamatan jiwa anak,” imbaunya.
KPAI juga mendorong pendidikan politik untuk anak-anak pemilih pemula dan penguatan pendidikan kewarganegaraan pada usia di bawah pemilih pemula.
“Kami yakin bahwa kurikulum pendidikan nasional sudah cukup memberikan bekal kepada anak-anak tentang pendidikan kewarganegaraan, seperti bagaimana menjadi warga negara yang baik, menghormati perbedaan, dan lainnya,” tambahnya. (cak/raz)
