SURABAYA, Slentingan.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Blegur Prijanggono yang juga pembina Komisi C menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Untuk itu, BUMD plat merah milik Pemprov Jawa Timur terus diawasi kinerjanya. Sebab, kinerja BUMD yang kurang optimal harus diefisienkan, agar biaya operasional dapat dimaksimalkan untuk mendukung PAD ke Jawa Timur.
Sebab selama ini, masih ditemukan BUMD yang dinilai belum optimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena belum optimal, banyak BUMD yang dinilai merugi.
“Akad di BUMD ini mencari profit untuk menambah PAD. Jika akadnya merugi, maka perlu evaluasi,” tegas Blegur.
Menurutnya, BUMD seharusnya berfokus pada pencarian profit sebagai sumber PAD. “Jika ada kerugian yang dialami harus segera dievaluasi untuk menuju BUMD yang sehat,” ujar Blegur yang juga Bendahara DPD Golkar Jawa Timur.
Blegur mengaku tegas dalam menyelesaikan peran BUMD. Ia menjelaskan lebih langkah-langkah drastis perlu dipertimbangkan.
“Jika kerugian yang dialami BUMD sangat besar, termasuk kemungkinan penutupan,” tandas politisi Indrapura ini.
Blegur juga menyampaikan tidak gegabah, jika kerugian disebabkan oleh kesalahan penggelolaan masalah manajemen, perbaikan sistem dan pergantian manajer menjadi solusi yang lebih tepat.
Seperti keberadaan Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Provinsi Jawa Timur. Pentingnya semangat mencari profit bagi manajemen PDAB untuk memutar modal dari Pemprov Jatim dan menghasilkan PAD.
“Buat apa ada tambahan anggaran, jika progresnya belum bagus,” ujarnya.
Dalam penggelolaan perusahaan milik daerah, Blegur tetap mendorong jajaran manajemen maksimal menjalankan kepercayaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Masalah manajemen merupakan prioritas utama menuju BUMD yang sehat,” urainya.
Blegur menyebutkan, Jika masalahnya ada pada manajemen, maka soal modal menjadi tidak signifikan.
Fraksi-fraksi di DPRD Jatim menyoroti kinerja BUMD yang belum optimal. Karena itu diperlukan kajian ulang terhadap BUMD yang kinerjanya kurang maksimal.
“Komisi C akan mengundang BUMD yang kinerjanya kurang optimal, memberikan catatan, dan referensi,” tandas Blegur.
Dari tahun ke tahun, Jawa Timur sudah kehilangan pendapatan daerah.
“Jadi perlu mencari solusi dari sisi lain,” tegasnya.
Sebahai mama arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejalan dengan penekanan Presiden Joko Widodo tentang pentingnya efisiensi dan optimalisasi BUMD. HUM/BOY
