SURABAYA, Slentingan.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, sangat mendukung untuk segera terealisasinya Rumah Sakit (RS) di wilayah Surabaya Selatan pada tahun 2025.
Ftaksi ini menilai bahwa kehadiran rumah sakit Surabaya selatan ini bukan hanya sekadar menjawab kebutuhan pemerataan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Tetapi juga menjadi solusi penting untuk mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit yang terpusat di satu kawasan. Ia melihat keberadaan RS pemerintah di Surabaya kerap terjadi penumpukan pasien.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyoroti tingginya angka Bed Occupation Rate (BOR) di Rumah Sakit Soewandhie yang mencapai 85,93 persen.
Menurutnya, kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas rumah sakit di Surabaya mulai terlampaui dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan.
“Kita harus berhati-hati dengan BOR yang terlalu besar, karena bisa mempengaruhi kualitas pelayanan. Idealnya, kami ingin angka BOR di bawah 80 persen untuk memastikan rumah sakit dapat melayani masyarakat dengan baik,” tegas Ajeng.
Sebagai Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Surabaya, Ajeng mengungkapkan bahwa program BPJS Universal Health Coverage (UHC) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 438 miliar untuk menjamin akses layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warga Surabaya.
Saat ini, RS Soewandhie dan RS Bhakti Dharma Husada (RSBDH) masih menjadi penyedia layanan BPJS UHC terbesar di kota ini, dengan cakupan mencapai 98 persen.
Lebih lanjut, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya ini menekankan pentingnya pemenuhan alat kesehatan (alkes) dan sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Tujuannya untuk memastikan efektivitas layanan di RS Eka Chandrarini (RS EC) yang telah beroperasi di Surabaya Timur sejak tahun 2024. Kehadiran RS EC secara bertahap memberikan dampak positif bagi masyarakat di wilayah timur.
“Kami berharap RS EC di Surabaya Timur dapat beroperasi dengan optimal, sementara rumah sakit baru di Surabaya Selatan dapat segera terwujud untuk memberikan layanan yang lebih merata bagi seluruh warga Surabaya,” ujarnya.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya tahun 2025 telah mengalokasikan dana sebesar Rp 305 miliar untuk pembangunan RS Surabaya Selatan.
Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan proyek ini pun telah rampung, memastikan kelayakan pembangunannya. Rumah sakit baru ini direncanakan akan berlokasi di kawasan Karangpilang.
Selain fokus pada RS Surabaya Selatan, Ajeng juga menyinggung rencana renovasi Rumah Sakit Surabaya Utara yang akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2026.
Namun, ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah merealisasikan pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan.
Lebih lanjut, Ajeng menyampaikan bahwa pada pekan depan, Komisi D DPRD Kota Surabaya akan menggelar pembahasan bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait 23 puskesmas di Surabaya yang telah menyediakan layanan rawat inap dengan tingkat BOR antara 70 hingga 80 persen.
Dengan kucuran anggaran UHC mencapai Rp 36 miliar per bulan, Ajeng berharap tidak ada lagi warga Surabaya yang terkendala akses layanan kesehatan saat membutuhkannya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Surabaya mendapatkan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, dengan BOR rate di bawah 80 persen. Kami bercita-cita agar warga Surabaya tidak perlu lagi mencari pengobatan jauh-jauh, dan Surabaya siap menjadi tujuan Medical Tourism,” pungkasnya. HUM/BOY
