SURABAYA, Slentingan.com – Penantian panjang akhirnya berbuah nyata. Kota Surabaya kini resmi memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri pertama, ditandai dengan peresmian SLB-B Negeri Karya Mulia.
Anggota DPRD Surabaya, Herlina Harsono Njoto, menyebut momen ini sebagai tonggak penting kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan anak berkebutuhan khusus.
“Kehadiran SLB negeri pertama di Surabaya adalah bukti nyata negara hadir. Ini bukan sekadar sekolah, tetapi pengakuan atas hak belajar anak-anak berkebutuhan khusus yang selama ini terpinggirkan,” tegas Herlina, Senin 5 Januari 2026.
Politisi Partai Demokrat itu mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, serta Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai yang akhirnya merealisasikan pendirian SLB negeri di ibu kota provinsi.
“Terima kasih kepada Ibu Gubernur, Pak Wagub, dan Pak Kadindik Jatim. Ini kerja nyata yang patut diapresiasi. Semoga menjadi awal penguatan pendidikan inklusif yang adil dan berkelanjutan di Surabaya dan Jawa Timur,” ujarnya.
Herlina menegaskan, berdirinya SLB-B Negeri Karya Mulia bukan proses instan. Ia mengungkapkan bahwa usulan pendirian SLB negeri di Surabaya telah ia dorong sejak masih bertugas di Komisi D DPRD Surabaya periode 2024.
“Di penghujung masa jabatan saya di Komisi D, saya sampaikan langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi bahwa Surabaya, sebagai kota besar—tidak boleh terus bergantung pada SLB swasta. Kota ini wajib punya SLB negeri,” ungkapnya.
Kini, aspirasi tersebut terwujud. SLB Karya Mulia yang sebelumnya dikelola yayasan resmi beralih status menjadi sekolah negeri, memperluas akses layanan pendidikan khusus yang selama ini sangat terbatas.
“Dengan status negeri, dukungan anggaran, kebijakan, dan pengembangan tenaga pendidik akan jauh lebih kuat. Ini lompatan besar bagi pendidikan inklusif,” tegas Herlina.
Dalam peresmian tersebut juga terungkap komitmen anggaran Pemprov Jatim yang signifikan. Pada APBD 2025, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan lebih dari Rp130 miliar untuk penguatan SLB se-Jawa Timur.
Rinciannya, Rp22,6 miliar dialokasikan untuk revitalisasi SLB, sementara Rp114,3 miliar digunakan untuk rehabilitasi ruang belajar, peningkatan sarana prasarana, serta penguatan layanan pendidikan inklusif yang layak dan bermartabat.
“Anggaran ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif bukan jargon. Negara benar-benar hadir,” ujarnya.
Herlina berharap Surabaya ke depan tidak berhenti pada satu SLB negeri saja. Ia mendorong hadirnya SLB negeri tipe lain, disertai dukungan menyeluruh mulai dari tenaga pendidik, alat bantu belajar, hingga layanan pendukung nonfisik.
“Tujuan akhirnya satu: memastikan setiap anak, tanpa kecuali, mendapatkan hak belajar yang setara dan bermartabat,” pungkasnya. HUM/BOY
