SURABAYA, Slentingan.com –
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai fondasi utama ketahanan ekonomi daerah.
Tiga sektor ini, menurutnya, terbukti menjadi penyumbang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkokoh ekonomi dari level akar rumput.
Dalam pernyataannya, Khofifah menekankan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku ekonomi lokal sangat krusial, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi global yang tidak menentu.
“Di tengah dinamika ekonomi dunia, kita harus tetap optimis. Kekuatan ekonomi Jawa Timur ada pada kolaborasi semua pihak—dari pemangku kebijakan hingga pelaku usaha kecil. Dengan kebersamaan, kita bisa jaga stabilitas dan produktivitas daerah,” ujar Khofifah di Surabaya.
Ia menyebutkan bahwa kunci penguatan ekonomi tidak hanya terletak pada stimulus fiskal, tetapi juga pada peran aktif lembaga ekonomi lokal. Dalam hal ini, BUMD memiliki peran strategis sebagai penggerak sektor-sektor vital seperti energi, logistik, pangan, hingga pembiayaan.
“BUMD bukan sekadar aset milik daerah, tapi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Kami mendorong BUMD untuk terus berinovasi dan melakukan ekspansi agar ketahanan ekonomi daerah tetap terjaga,” tegasnya.
Tak hanya BUMD, pengembangan koperasi dan UMKM juga menjadi prioritas Pemprov Jatim. Melalui pendekatan digitalisasi, pembiayaan yang inklusif, serta pelatihan berbasis kebutuhan pasar, pemerintah berharap terjadi pemerataan ekonomi hingga ke pelosok.
Khofifah juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan ekosistem ekonomi digital dan memiliki daya saing di pasar regional maupun nasional.
Sementara itu, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur memberikan apresiasi terhadap pengelolaan fiskal yang dilakukan Pemprov Jatim.
Mereka mencatat peningkatan PAD yang signifikan sebesar Rp2,365 triliun dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai bukti efektivitas kebijakan ekonomi daerah. HUM/BOY
