By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Legalitas PKL di Beberapa Titik Dipertanyakan, DPRD Surabaya Siapkan Sidak untuk Pastikan Status Lahan
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Home
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Pemerintahan

Legalitas PKL di Beberapa Titik Dipertanyakan, DPRD Surabaya Siapkan Sidak untuk Pastikan Status Lahan

By Admin Selasa, 17 Nov 2026
Share
Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.
Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.

SURABAYA, Slentingan.com – Pembongkaran Pedagang Kaki Lima (PKL) Embong Blimbing oleh Satpol PP Kota Surabaya ternyata menyisakan persoalan serius. Bukan sekadar soal lapak yang sudah diratakan.

Melainkan menyangkut kepastian hukum, status lahan, keberadaan saluran air, hingga konsistensi Pemkot Surabaya dalam menerapkan aturan terhadap pedagang.

Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya bersama perwakilan PKL Embong Blimbing, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.

Pendamping PKL, Roby, mempertanyakan dasar penertiban. Pasalnya, para pedagang mengaku memiliki Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 yang mencantumkan Embong Blimbing sebagai lokasi PKL.

Mereka pun meminta kejelasan bagaimana keputusan tersebut diperlakukan setelah terbit Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Baca Juga:  Tiga Penghargaan Nasional Diborong Surabaya, Eri Cahyadi: Bukan Sekadar Piala

Tak hanya soal legalitas, klaim bahwa lapak berdiri di atas saluran air juga dipersoalkan. Roby menyebut hasil pengecekan bersama pihak kecamatan sebelumnya menunjukkan saluran kampung memiliki jalur tersendiri dan tidak berada di bawah lapak pedagang.

Karena itu, ia meminta pemerintah membuktikan secara jelas status saluran maupun lahan yang dijadikan dasar pembongkaran.

Pedagang juga menyoroti asas hukum dan keberlakuan aturan lama. Mereka tidak ingin keputusan tahun 1991 yang selama ini menjadi dasar keberadaan lokasi PKL justru diabaikan tanpa penjelasan hukum yang terang.

Dampak penertiban pun tidak kecil. Dari sekitar 35 pedagang, hanya enam yang menerima relokasi, empat mengikuti lokasi tawaran pemerintah dan dua memilih mencari tempat sendiri.

Baca Juga:  Hari Guru 2025 di Surabaya: Seruan Keras DPRD "Lindungi Guru, Sejahterakan Masa Depan"

Selebihnya berharap bisa kembali berjualan di lokasi semula karena telah bertahun-tahun membangun pelanggan dan usaha.

Menanggapi hal itu, Machmud menegaskan Komisi B tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak. Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, dan instansi terkait akan dipanggil untuk menjelaskan dasar penertiban sekaligus mencari penyelesaian.

Komisi B juga akan meminta Bagian Hukum Pemkot mengkaji apakah SK Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 masih berlaku setelah munculnya Perda Nomor 2 Tahun 2020.

Machmud bahkan mempertanyakan mengapa sejumlah kawasan seperti Kepanjen, Genteng, dan Embong Blimbing perlu ditelusuri kembali terkait konsistensi penerapan kebijakan PKL.

Tak berhenti pada rapat, DPRD berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memeriksa langsung status lahan dan keberadaan saluran air.

Baca Juga:  DPRD Surabaya Bongkar Ketimpangan Anggaran Pendidikan Tahun 2027

Kini yang harus dijawab Pemkot bukan hanya mengapa lapak dibongkar, tetapi juga apakah dasar hukumnya sudah jelas, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan di mana nasib puluhan pedagang yang kehilangan tempat usaha.

Sebab, penertiban tidak boleh berhenti pada pembongkaran, sementara kepastian hukum dan solusi bagi warga justru menggantung.

TAGGED: #Komisi B DPRD Surabaya, DPRD SURABAYA, Legalitas PKL, Mochammad Machmud, Pedagang Kaki Lima, PEMKOT SURABAYA, Status Lahan
Admin Selasa, 17 Nov 2026 Selasa, 17 Nov 2026
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional
Minggu, 15 Nov 2026
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri,
Cegah Banjir dari Kampung, Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbanyak Bozem Mini dan Sumur Resapan
Jumat, 13 Nov 2026
Petugas imigrasi memberikan layanan EAZY Pas Lintas Batas dengan mendatangi langsung masyarakat di wilayah perbatasan.--
Imigrasi Jemput Bola ke Perbatasan, Urus Pas Lintas Batas Gratis Tanpa Harus ke Kantor
Jumat, 13 Nov 2026
Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Rio, berfoto bersama dengan para wartawan usai kegiatan mancing bersama di Sedati.
Lempar Kail, Rajut Kolaborasi! Imigrasi Juanda Gandeng Insan Pers
Jumat, 13 Nov 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Minggu, 15 Nov 2026
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan

Miras di Klaster Mewah Lapas Cibinong Ternyata Milik Napi Korupsi Jimmy Masrin

Selasa, 6 Okt 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Pol Dekananto Eko Purwono

Sehari Jadi Kapolri, Suyudi Geser Kapolda Jatim, Dekananto Naik Gantikan Nanang

Sabtu, 3 Okt 2026
18 menteri, wakil menteri, serta pejabat strategis negara dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Reshuffle Kabinet Prabowo: 18 Pejabat Bergeser, Listyo Sigit Tinggalkan Kursi Kapolri

Kamis, 1 Okt 2026

BERITA POPULER

APBD Surabaya 2027 Rp12,9 Triliun, Warga Miskin hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas

DPRD Surabaya Apresiasi Kritik Masyarakat, Machmud: Jadi Bahan Koreksi untuk 2027

Lempar Kail, Rajut Kolaborasi! Imigrasi Juanda Gandeng Insan Pers

Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bidik Kerja Sama Surabaya-China, Dorong Pertukaran Pelajar dan Transfer Teknologi

Aktivitas WNA Disorot, Imigrasi Tanjung Perak Perketat Pengawasan di Surabaya

Berita Menarik Lainnya:

peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Minggu, 15 Nov 2026
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri,

Cegah Banjir dari Kampung, Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbanyak Bozem Mini dan Sumur Resapan

Jumat, 13 Nov 2026
Petugas imigrasi memberikan layanan EAZY Pas Lintas Batas dengan mendatangi langsung masyarakat di wilayah perbatasan.--

Imigrasi Jemput Bola ke Perbatasan, Urus Pas Lintas Batas Gratis Tanpa Harus ke Kantor

Jumat, 13 Nov 2026
Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Rio, berfoto bersama dengan para wartawan usai kegiatan mancing bersama di Sedati.

Lempar Kail, Rajut Kolaborasi! Imigrasi Juanda Gandeng Insan Pers

Jumat, 13 Nov 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?