SURABAYA, Slentingan.com – Pembongkaran Pedagang Kaki Lima (PKL) Embong Blimbing oleh Satpol PP Kota Surabaya ternyata menyisakan persoalan serius. Bukan sekadar soal lapak yang sudah diratakan.
Melainkan menyangkut kepastian hukum, status lahan, keberadaan saluran air, hingga konsistensi Pemkot Surabaya dalam menerapkan aturan terhadap pedagang.
Persoalan tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B DPRD Surabaya bersama perwakilan PKL Embong Blimbing, Senin (16/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.
Pendamping PKL, Roby, mempertanyakan dasar penertiban. Pasalnya, para pedagang mengaku memiliki Keputusan Wali Kota Surabaya Nomor 204 Tahun 1991 yang mencantumkan Embong Blimbing sebagai lokasi PKL.
Mereka pun meminta kejelasan bagaimana keputusan tersebut diperlakukan setelah terbit Perda Nomor 2 Tahun 2020.
Tak hanya soal legalitas, klaim bahwa lapak berdiri di atas saluran air juga dipersoalkan. Roby menyebut hasil pengecekan bersama pihak kecamatan sebelumnya menunjukkan saluran kampung memiliki jalur tersendiri dan tidak berada di bawah lapak pedagang.
Karena itu, ia meminta pemerintah membuktikan secara jelas status saluran maupun lahan yang dijadikan dasar pembongkaran.
Pedagang juga menyoroti asas hukum dan keberlakuan aturan lama. Mereka tidak ingin keputusan tahun 1991 yang selama ini menjadi dasar keberadaan lokasi PKL justru diabaikan tanpa penjelasan hukum yang terang.
Dampak penertiban pun tidak kecil. Dari sekitar 35 pedagang, hanya enam yang menerima relokasi, empat mengikuti lokasi tawaran pemerintah dan dua memilih mencari tempat sendiri.
Selebihnya berharap bisa kembali berjualan di lokasi semula karena telah bertahun-tahun membangun pelanggan dan usaha.
Menanggapi hal itu, Machmud menegaskan Komisi B tidak ingin mengambil kesimpulan sepihak. Pemkot, kecamatan, kelurahan, RW, dan instansi terkait akan dipanggil untuk menjelaskan dasar penertiban sekaligus mencari penyelesaian.
Komisi B juga akan meminta Bagian Hukum Pemkot mengkaji apakah SK Wali Kota Nomor 204 Tahun 1991 masih berlaku setelah munculnya Perda Nomor 2 Tahun 2020.
Machmud bahkan mempertanyakan mengapa sejumlah kawasan seperti Kepanjen, Genteng, dan Embong Blimbing perlu ditelusuri kembali terkait konsistensi penerapan kebijakan PKL.
Tak berhenti pada rapat, DPRD berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi untuk memeriksa langsung status lahan dan keberadaan saluran air.
Kini yang harus dijawab Pemkot bukan hanya mengapa lapak dibongkar, tetapi juga apakah dasar hukumnya sudah jelas, apakah aturan diterapkan secara konsisten, dan di mana nasib puluhan pedagang yang kehilangan tempat usaha.
Sebab, penertiban tidak boleh berhenti pada pembongkaran, sementara kepastian hukum dan solusi bagi warga justru menggantung.
