SURABAYA, Slentingan.com —
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, mengingatkan Pemkot Surabaya agar program pembinaan pemuda sebesar Rp5 juta per RW, dengan total anggaran mencapai sekitar Rp50 miliar per tahun—tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tanpa dampak.
Fathoni menegaskan bahwa dana sebesar itu merupakan investasi jangka panjang yang harus mampu melahirkan generasi muda Surabaya yang kreatif, adaptif, dan memiliki daya saing tinggi.
“Melalui program ini, kita ingin melahirkan generasi kreatif Surabaya,” tegasnya.
Fathoni mengkritisi model pelaksanaan yang berpotensi seragam di setiap RW. Menurutnya, karakteristik wilayah harus menjadi dasar penyusunan program agar hasilnya relevan dan berdampak.
Ia mencontohkan, kawasan wisata religi seperti Ampel perlu mendorong wirausahawan muda yang mendukung ekosistem wisata halal.
Sementara wilayah seperti Rungkut atau Sememi, yang berdekatan dengan lingkungan industri, dapat diarahkan pada pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi dan keterampilan digital.
“Kalau semua kegiatan pemuda dibuat sama, tujuan pembinaan untuk membuka kreativitas lokal tidak akan tercapai,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Fathoni menekankan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh camat dan lurah sebagai ujung tombak pelaksanaan. Mereka harus mampu memetakan kebutuhan riil pemuda di wilayah masing-masing, bukan sekadar menjalankan instruksi secara formalitas.
Ia mendorong Pemkot untuk memberi panduan yang fleksibel namun terukur, sehingga ide-ide kreatif dari pemuda dapat lahir secara organik dan difasilitasi dengan baik.
Menurut Fathoni, program pembinaan pemuda ini sejalan dengan penguatan nilai-nilai Kampung Pancasila yang tengah digagas Wali Kota Surabaya. Generasi muda diharapkan menjadi motor penggerak gotong royong, toleransi, dan kreativitas sosial di tingkat akar rumput.
“Kampung Pancasila hanya bisa berhasil jika pemudanya mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Fathoni menjelaskan bahwa pengajuan kegiatan akan dilakukan melalui proposal ke kelurahan, dengan camat sebagai pengawas pelaksanaan. Namun ia memastikan DPRD tidak akan memberi cek kosong.
Pada semester pertama tahun 2026, DPRD Surabaya akan melakukan evaluasi menyeluruh. Jika ditemukan bahwa kegiatan pemuda di berbagai RW hanya berulang, seragam, dan tidak memberi manfaat, pihaknya akan merekomendasikan penghentian anggaran dalam APBD Perubahan.
“Kami akan awasi betul. Kalau kegiatan hanya seremonial dan tidak berdampak bagi pemuda, kami minta anggarannya tidak dilanjutkan,” tegasnya. HUM/BOY
