PONOROGO, Slentingan.com — Skandal nikah palsu yang dibungkus manipulasi identitas akhirnya runtuh. Seorang warga negara Malaysia berinisial MZ (56) harus menghadapi jerat hukum setelah aksi nekatnya menyalahgunakan izin tinggal dan memalsukan dokumen terbongkar.
Kantor Imigrasi Ponorogo di bawah komando resmi melimpahkan MZ ke Kejaksaan Negeri Pacitan, Rabu (8/4/2026), setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21).
Kasus ini bermula dari kecurigaan petugas KUA Donorojo, Pacitan, atas rencana pernikahan MZ dengan seorang perempuan WNI. Insting aparat terbukti tepat. Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian langsung bergerak dan mengamankan MZ di rumah calon istrinya di Desa Klepu.
Saat diperiksa, fakta pelanggaran langsung terkuak. MZ tak mampu menunjukkan dokumen keimigrasian sah. Paspornya bahkan telah kedaluwarsa sejak Januari 2022.
Namun, pelanggaran itu hanyalah “permukaan”. Penelusuran lebih dalam mengungkap MZ sudah overstay sejak 2018—lebih dari empat tahun hidup ilegal di Indonesia usai masuk dengan bebas visa kunjungan yang hanya berlaku 30 hari.
Lebih mengejutkan lagi, rencana pernikahan yang disiapkan ternyata penuh rekayasa. MZ mengaku duda, padahal masih terikat pernikahan sah dengan WNI lain sejak 2016 di Salatiga. Untuk melancarkan aksinya, ia nekat memalsukan dokumen izin menikah dari Kedutaan Besar Malaysia dengan mengubah data krusial.
“Ini bukan sekadar pelanggaran administrasi. Ada unsur pidana serius, mulai dari overstay hingga pemalsuan dokumen,” tegas sumber internal.
Penyidik Imigrasi tak butuh waktu lama. Pada 13 Februari 2026, MZ resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 119 ayat (1) UU Keimigrasian dengan ancaman hingga 5 tahun penjara dan denda Rp500 juta.
Setelah rangkaian penyidikan, pemeriksaan saksi, hingga penguatan alat bukti, berkas akhirnya dinyatakan lengkap pada 6 April 2026. Kini, MZ tinggal menunggu proses persidangan di meja hijau.
Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Anggoro Widy Utomo, menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran semacam ini.
“Ini komitmen kami menjaga kedaulatan negara. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan izin tinggal, apalagi disertai manipulasi,” tegasnya.
Kasus ini menjadi tamparan keras: menikah bukan jalan pintas untuk mengakali hukum. Begitu kebohongan terbongkar, jeruji besi sudah menanti. HUM/BOY
