SURABAYA, Slentingan.com – Pergantian pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bukan sekadar rotasi rutin. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyebut sedikitnya 13 kepala perangkat daerah telah berganti dalam kurun waktu setahun.
Eri menegaskan, perubahan tersebut tidak didasari faktor kedekatan personal maupun persoalan suka dan tidak suka. Ukurannya, kata dia, adalah kinerja dan kemampuan pejabat menerjemahkan target pemerintahan menjadi hasil nyata.
“Karena setiap pekerjaan yang ada di Kota Surabaya, kita pasti lihat output dan outcome. Jadi di Surabaya ada 13 kepala dinas yang sudah berganti dalam waktu satu tahun. Karena bukan suka dan tidak suka, tapi mereka tidak bisa mencapai output dan outcome yang mereka janjikan dalam waktu satu tahun,” ujar Eri, Rabu, 7 Oktobet 2026.
Bagi Eri, jabatan di pemerintahan bukan sekadar posisi administratif. Setiap kepala perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dijalankan memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, evaluasi menjadi instrumen untuk memastikan seluruh perangkat pemerintahan bergerak dalam arah yang sama. Eri mengibaratkan kepala daerah sebagai pemimpin sebuah orkestra yang harus mampu menyatukan seluruh unsur agar menghasilkan irama pembangunan yang selaras.
“Kepala daerah itu adalah pemimpin orkestra. Maka sama hari ini, wali kota atau kepala daerah di Kota Surabaya tidak akan pernah ada artinya ketika rakyat Surabaya tidak bersatu padu ikut membangun kotanya sendiri,” katanya.
ASN Tak Lagi Hanya Duduk di Kantor
Seiring dengan perubahan tuntutan pelayanan publik, Eri juga mendorong perubahan pola kerja aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah tidak cukup hanya menunggu warga datang ke kantor pemerintahan.
ASN justru dituntut hadir lebih dekat dengan masyarakat, salah satunya melalui pelayanan di tingkat balai RW.
“Di Surabaya kita ubah cara bekerja kita. Kami tidak bekerja lagi di kantor, tapi PNS kami dan ASN bekerjanya di balai RW. Kenapa? Karena harus dekat dengan rakyatnya, masyarakatnya,” paparnya.
Menurut Eri, pelayanan publik juga harus mengikuti kebutuhan warga sepanjang siklus kehidupannya. Mulai dari masa kehamilan, kelahiran, tumbuh kembang anak hingga usia lanjut.
“Pelayanan publik di Surabaya itu kita lakukan mulai masyarakat Surabaya hamil sampai dengan di usia tua. Di situlah kita tentukan pelayanan publik apa yang akan kita lakukan,” tuturnya.
Transformasi tersebut juga menyentuh sistem digital pemerintahan. Pemkot Surabaya memangkas penggunaan berbagai aplikasi agar pelayanan tidak semakin rumit bagi masyarakat maupun aparatur.
Ratusan aplikasi yang sebelumnya digunakan diarahkan menjadi dua platform utama, yakni KantorKu untuk kebutuhan internal pemerintahan dan WargaKu sebagai kanal masyarakat dalam menyampaikan laporan maupun pengaduan.
“Di Surabaya tidak boleh lagi ada terlalu banyak aplikasi, tapi ratusan aplikasi diubah menjadi dua,” jelas Eri.
Tujuh Indikator Jadi Ukuran
Eri menegaskan, seluruh program pemerintah daerah pada akhirnya harus bermuara pada perubahan indikator pembangunan. Banyaknya program atau aktivitas pemerintahan tidak otomatis menjadi ukuran keberhasilan.
Ia menyebut tujuh indikator yang menjadi perhatian, yakni penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran terbuka, penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu dan anak, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), pengurangan gini rasio, serta pertumbuhan ekonomi.
Dengan indikator tersebut, Eri menekankan bahwa kerja pemerintahan harus dapat diukur melalui hasil, bukan sekadar aktivitas.
“Maka apapun yang dilakukan kepala daerah, ketika tujuh ini tidak ada perubahan, maka kepala daerah itu gagal dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya. HUM/BOY
