Surabaya – Keputusan jalur zonasi hasil ‘modifikasi’ Dinas Pendidikan (Dindik) Surabaya untuk jalur zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mendapat apresiasi Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah.
Apresiasi itu karena hasil modifikasi dengan membaginya menjadi dua sehingga cakupan kecamatannya lebih luas dan bisa dirasakan masyarakat.
Kondisi ini sangat memungkinkan sistem PPDB tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal itu menurutnya karena semua stakeholder diajak bicara dan menghasilkan keputusan terbaik. Namun, aturan PPDB ini harus makin memudahkan masyarakat mendaftar, bukan sebaliknya.
“Jangan sampai PPDB tahun ini meninggalkan masalah. Jangan lagi ada protes dan keluhan warga yang merasa jarak rumahnya lebih dekat malah tidak diterima di SMPN yang dituju,” ujar Laila dalam keterangan tertulis Minggu (27/5/2023).
Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dengan adanya jalur zonasi dibagi dua akan lebih mengakomodasi calon siswa baru. Meski begitu, potensi masalah bukan berarti tidak ada. Hampir menjadi masalah klasik dan terjadi hampir setiap tahun, wali murid banyak memprotes karena merasa jarak rumahnya lebih dekat, tapi tertolak.
Laila meminta agar sistem bisa mengantisipasi setiap potensi masalah serta menjamin persoalan yang biasanya muncul itu bisa diantisipasi. Setidaknya masyarakat bisa memahami dan menerima jika putra-putri mereka tidak diterima di SMPN bukan karena sistem, melainkan karena tidak memenuhi kualifikasi diterima di SD negeri maupun SMP negeri di Surabaya yang dituju.
“Saya berkeyakinan, SDM Surabaya mumpuni untuk mengelola pendaftaran PPDB lebih baik,” sambung politisi yang berangkat dari Dapil III Surabaya ini.
Ia melihat dengan diberlakukan jalur zonasi dibagi dua menjadi jawaban atas keresahan warga. Kecenderungan masyarakat akan tetap berebut SMP negeri di wilayah kecamatannya. Persoalan pun muncul apabila di kecamatannya tidak ada SMP negeri.
Karena banyak yang tidak diterima, masyarakat mendesak agar setiap kecamatan minta didirikan SMP negeri. Namun, permintaan ini tentu tidak mudah dan melalui proses yang panjang dan rumit. Belum lagi pemerintah juga harus menjamin keberlangsungan SMP swasta. Laila pun melihat sistem PPDB dengan membagi jalur zonasi menjadi dua adalah solusi.
“Saya melihat bahwa ini sistem zonasi berkeadilan. Mari masyarakat memanfaatkan sistem ini dengan sebaik-baiknya,” ungkapnya.
Untuk itu, Laila mengingatkan agar panitia PPDB Kota Surabaya lebih siap dan antisipatif atas segala potensi masalah. Bagi masyarakat, memikirkan pendidikan anak dengan memasukkan anak ke SMP negeri adalah tujuan. Meski harus dipahami banyak SMP swasta di Surabaya kualitasnya banyak yang lebih baik. (HUM/CAK)
