SURABAYA, Slentingan.com – Penanganan banjir di Kota Surabaya tak cukup hanya mengandalkan rumah pompa dan proyek drainase besar. Peemkot Surabaya didesak memperkuat sistem pengendalian air hingga ke kawasan perkampungan melalui pembangunan bozem mini dan sumur resapan.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan penanganan banjir harus dilakukan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Sebab, genangan di permukiman padat penduduk tidak akan tuntas jika pembangunan infrastruktur hanya berpusat di jalan-jalan protokol.
Politikus yang akrab disapa Kaji Ipuk itu menilai bozem berukuran kecil bisa menjadi solusi alternatif untuk menampung limpasan air hujan, terutama di kampung-kampung yang tidak memungkinkan dibangun saluran drainase primer berukuran besar.
“Tidak harus bozem dengan area luas. Bozem kecil juga bisa menjadi tempat penampungan sementara. Kampung yang sulit dijangkau drainase besar harus diperkuat daya resap airnya,” tegasnya.
Menurutnya, sumur resapan perlu diperbanyak di titik-titik rawan genangan agar air hujan tidak langsung membebani saluran utama. Pemkot pun diminta segera memetakan kawasan permukiman yang setiap musim hujan menjadi langganan banjir.
“Kalau ada kampung yang rutin mengalami genangan, harus menjadi prioritas. Sumur resapan perlu diperbanyak agar air tidak semuanya langsung mengalir ke saluran primer,” ujarnya.
Kaji Ipuk juga mengingatkan, pembangunan bozem dan rumah pompa tidak boleh sekadar mengejar kuantitas proyek. Seluruh infrastruktur harus didasarkan pada kajian tata ruang, pertumbuhan hunian, kepadatan penduduk, serta kemampuan drainase menampung debit air.
Selain itu, DPRD meminta Pemkot mengevaluasi rumah pompa yang mulai menurun kinerjanya. Peremajaan maupun penggantian unit yang tidak lagi optimal harus dipercepat agar penyurutan genangan tidak terkendala ketika hujan deras mengguyur.
Keterhubungan saluran drainase sekunder di lingkungan permukiman dengan saluran primer juga harus dipastikan berfungsi. Jangan sampai infrastruktur sudah dibangun, tetapi aliran air justru tersumbat sedimentasi atau penyempitan saluran.
Menghadapi puncak musim hujan, Kaji Ipuk mendorong Pemkot menggeser prioritas anggaran untuk menuntaskan proyek pengendalian banjir, termasuk pekerjaan multiyears yang masih berjalan.
Program yang belum mendesak, menurutnya, dapat dipertimbangkan untuk ditunda sementara demi mempercepat penyelesaian infrastruktur pengendali banjir.
“Prioritas utama sekarang penyelesaian drainase. Kegiatan yang belum begitu penting bisa dialihkan untuk mendukung program zero genangan,” tandasnya.
Ia menegaskan, target Surabaya bebas genangan tidak boleh berhenti sebagai slogan. Diperlukan perencanaan matang, percepatan pekerjaan, pengawasan ketat, serta keterlibatan masyarakat menjaga kebersihan saluran air.
“Pengendalian banjir harus berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun harus benar-benar memberikan perlindungan kepada seluruh warga, tanpa terkecuali,” pungkasnya. HUM/BOY
