By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: DPRD Surabaya Beri Klarifikasi Soal Temuan HGB Seluas 656 Hektare di Perairan Timur
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Headlines

DPRD Surabaya Beri Klarifikasi Soal Temuan HGB Seluas 656 Hektare di Perairan Timur

By Admin Rabu, 22 Jan 2025
Share
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati.

SURABAYA, Slentingan.com – Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti temuan pagar laut di wilayah Tangerang dan Bekasi yang kini isu serupa mencuat di wilayah Laut Timur Surabaya.

Temuan terbaru ini dibagikan oleh akun X @thanthowy, yang mengungkap adanya klaim Hak Guna Bangunan (HGB) di Laut Surabaya. Unggahan itu menghebohkan publik.

Dengan luas area mencapai 656 hektare. Koordinat yang dimaksud berada pada 7.342163°S, 112.844088°E, 7.355131°S, 112.840010°E, dan 7.354179°S, 112.841929°E.

Berdasarkan hasil pengecekan melalui aplikasi Huni ATR, ia menyatakan bahwa pada koordinat tersebut tidak ditemukan alas hak berupa Hak Guna Bangunan (HGB).

“Kalau melihat koordinat titik tersebut, kami kemarin sudah mengecek terkait rencana tata ruang wilayah Kota Surabaya. Kami langsung menggunakan aplikasi bernama Huni ATR untuk memverifikasi posisi. Hasilnya, pada koordinat tersebut tidak terdapat LSH atau HGB. Jadi, tidak ada HGB di atas koordinat yang viral kemarin di Surabaya,” ujar Aning, Selasa, 21 Januari 2025.

Baca Juga:  Sumur Warga Mengering Gegara Proyek TIJ, DPRD Surabaya Desak Tindakan Cepat Kontraktor

Selain itu, Legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengimbau, kepada masyarakat Kota Surabaya untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Terutama jika berasal dari sumber yang tidak jelas atau belum dapat dipastikan keakuratannya. Menurutnya, kehati-hatian sangat penting untuk menghindari penyebaran informasi yang dapat memicu keresahan di tengah masyarakat.

“Masyarakat harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Jangan sampai berita yang tidak benar justru menimbulkan keresahan,” tegas Aning.

Ia juga menambahkan, bahwa viralnya informasi ini tidak hanya terjadi di Surabaya, tetapi telah menjadi perhatian secara nasional. Respons dari masyarakat di berbagai daerah menunjukkan bahwa isu ini telah menarik perhatian luas, baik melalui media sosial maupun diskusi publik.

Baca Juga:  Komisi C DPRD Surabaya Menolak PSN di Kota Pahlawan Melalui Jalur Politik

“Saya kira viralnya tidak hanya di Surabaya saja, tetapi juga secara nasional. Saya sendiri menerima banyak pesan melalui WA terkait isu ini. Kita tidak boleh membuat keresahan yang akhirnya menyebabkan masyarakat menjadi reaktif dan resah, terutama warga di wilayah pesisir,” paparnya. HUM/BOY

TAGGED: #PKS, Aning Rahmawati, DPRD SURABAYA, Hak Guna Bangunan, HGB Seluas 656 Hektare, Komisi C DPRD Surabaya, Partai Keadilan Sejahtera
Admin Rabu, 22 Jan 2025 Rabu, 22 Jan 2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,
DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta
Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)
Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan
Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir
Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk
Selasa, 1 Jul 2025
Ad imageAd image
Ad imageAd image

NASIONAL

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI.

Temukan Sejumlah Masalah, Timwas DPR RI Siapkan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Haji 2025

Rabu, 11 Jun 2025
Wali Kota Surabay Eri Cahyadi memberikan keterangan kepada wartawan soal Covid-19.

Kementerian Kesehatan Terbitkan SE Covid-19, Wali Kota Eri Cahyadi Imbau Pakai Masker

Selasa, 3 Jun 2025
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Jelang Puncak Haji, DPR RI dan Kemenag Gelar Rapat Koordinasi Bahas 3 Masalah Krusial

Senin, 2 Jun 2025
Jan Hwa Diana dikeler ke ruang penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim

Jan Hwa Diana Tahan Ratusan Ijazah Sejak 2019, Sebagai Jaminan Selama Bekerja

Minggu, 25 Mei 2025

BERITA POPULER

Silaturahmi Berbuah Strategi: Imigrasi Malut Gandeng Kabinda Perkuat Lini Depan Keamanan

DPRD Surabaya Warning Pansel Sekda: Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi Politik!

Kemenkum Jatim Gaspol Lindungi Warisan Lokal Lewat Indikasi Geografis

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Berita Menarik Lainnya:

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,

DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)

Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan

Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Selasa, 1 Jul 2025

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?