SURABAYA, Slentingan.com — DPRD Surabaya mengirim sinyal keras kepada panitia seleksi (Pansel) Sekretaris Daerah (Sekda) agar tidak main-main dalam menjalankan tugas.
Proses pengisian jabatan strategis tersebut dinilai krusial dan harus steril dari segala bentuk intervensi politik. Hal itu disampaikan oleh politisi yang ada di gedung dewan tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya akan mengawal ketat jalannya seleksi Sekda, mulai dari pembukaan pendaftaran hingga penetapan nama.
Menurutnya, posisi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan ujung tombak birokrasi yang akan menentukan arah pelayanan publik di Kota Pahlawan.
“Kami tak ingin posisi Sekda dijadikan rebutan politik. Ini bukan ajang bagi-bagi kekuasaan, tapi seleksi mencari figur terbaik yang bisa membawa birokrasi Surabaya lebih progresif,” ujar Yona, Jumat 27 Junu 2025.
Politisi Gerindra itu menegaskan bahwa hanya figur yang profesional, independen, dan punya integritas tinggi yang layak menduduki kursi Sekda.
Ia pun menyebut Sekda sebagai “jantung birokrasi” yang tugasnya bukan hanya mengatur internal pemerintahan, tapi juga menerjemahkan visi-misi Wali Kota secara konkret ke masyarakat.
“Kalau Sekda hanya jadi kepanjangan tangan partai atau kelompok tertentu, habis sudah netralitas birokrasi kita,” tambah Yona.
DPRD Surabaya, khususnya Komisi A, bahkan mengingatkan agar seluruh proses seleksi tidak berhenti pada formalitas administratif. Ia mengajak masyarakat sipil untuk ikut aktif memantau jalannya proses agar tidak ada ruang bagi praktik transaksional dan kompromi politik di balik layar.
“Kami bukan cuma memantau, tapi akan menyorot semua tahapan. Sekda ini soal masa depan Surabaya, jangan diobral demi kepentingan jangka pendek,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memastikan bahwa proses seleksi Sekda akan mulai bergulir paling lambat pekan depan. Ia menyebut pembentukan Pansel yang telah disetujui oleh Kemendagri dan Pemprov Jatim sebagai langkah awal menuju proses yang transparan dan akuntabel.
Tak hanya itu, Eri juga merancang terobosan dengan menyiarkan langsung jalannya seleksi melalui kanal YouTube resmi Pemerintah Kota Surabaya.
“Kita buka seluas-luasnya. Semua orang bisa melihat dan menilai. Ini bentuk komitmen kami terhadap keterbukaan,” ujar Eri.
Dengan tensi pengawasan publik yang tinggi, proses seleksi Sekda kali ini bukan hanya akan menjadi ujian bagi pansel, tapi juga cerminan sejauh mana reformasi birokrasi benar-benar berjalan di Surabaya. HUM/BOY
