SURABAYA, Slentingan.com — Kekosongan posisi jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya, bukan sekadar posisi struktural biasa, melainkan posisi penting yang kerap menjadi rebutan kader maupun tokoh lokal.
Kekosongan ini rupanya menjadi perhatian para kader pasca dicopotnya Adi Sutarwijono dari posisi strategis tersebut. Beberapa nama pun sempat bermunculan.
Ada nama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, serta anggota DPRD Jatim Fuad Bernardi, putra dari Tri Rismaharini. Bahkan, muncul pula spekulasi bahwa Armuji mungkin tengah menyiapkan putranya, Arjuna Rizki Dwi Ktisnayana—anggota DPRD Surabaya—sebagai penerus.
Namun, nama Armuji belakangan menjadi sorotan karena disebut-sebut berkeinginan menduduki kursi Ketua DPC. Sepanjang karier politiknya di PDIP Surabaya, Armuji tercatat hanya pernah menjabat sebagai sekretaris partai.
Saat dikonfirmasi pada Selasa, 6 Mei 2025, mantan Ketua DPRD Surabaya itu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mencalonkan diri. Ia menyatakan tetap siap jika mendapat penugasan dari partai, bahkan untuk posisi di tingkat paling bawah sekalipun.
“Saya itu tidak pernah mencalonkan, karena saya ini petugas partai. Tetapi kalau sudah ditugaskan di mana pun dan kapan saja, kita harus siap—sekalipun itu sebagai ketua anak ranting,” ujar Armuji.
Menanggapi kemungkinan ditugaskan sebagai Ketua DPC, Armuji menyampaikan kesiapannya.
“Karena kita petugas partai, jangankan Ketua DPC, ditugaskan menjadi ketua ranting pun saya siap. Tapi yang perlu digarisbawahi, saya tidak akan mencalonkan diri. Kalau ditugasi oleh partai, saya siap,” tambahnya.
Sebelumnya, berdasarkan Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, Adi Sutarwijono resmi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.
Sebagai gantinya, DPP menunjuk Wakil Sekretaris DPD PDIP Jawa Timur, Yordan M. Batara Goa, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC untuk masa tiga bulan ke depan.
Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDIP Jatim, Budi Sulistyono (Kanang), menyampaikan bahwa pencopotan Adi merupakan hasil evaluasi DPP atas kinerjanya.
“Ada kinerja yang dinilai kurang bagus, sehingga ketuanya sekarang (Awi) mendapat sanksi berat berupa pembebastugasan,” ujar Kanang, Jumat, 2 Mei 2025. HUM/BOY
