SURABAYA, Slentingan.com – DPRD Kota Surabaya menegaskan bahwa anggaran kepemudaan sebesar Rp5 juta per rukun warga (RW) bukan sekadar program seremonial.
Dana tersebut diarahkan sebagai investasi strategis untuk memperkuat literasi digital pemuda sekaligus menggerakkan ekonomi UMKM dari tingkat kampung.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menilai generasi muda saat ini berada di persimpangan zaman. Di satu sisi, teknologi, terutama kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), membuka peluang besar.
Namun di sisi lain, derasnya arus informasi juga membawa ancaman serius berupa hoaks, manipulasi konten, hingga degradasi nilai kebhinekaan.
“Teknologi itu netral. Bisa menjadi alat pencerahan, tapi juga bisa menghancurkan nalar publik kalau tidak dibarengi literasi. Karena itu, pemuda harus dibekali kemampuan memilah informasi,” ujar legislator yang akrab disapa Mas Toni.
Melalui skema anggaran ini, Pemkot Surabaya mendorong Karang Taruna di setiap RW untuk bertransformasi menjadi garda terdepan literasi digital. Pemuda diharapkan tampil sebagai agen kebenaran, mereka yang mampu memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke ruang publik.
Budaya saring sebelum sharing menjadi kata kunci. Dengan pelatihan yang tepat, pemuda bukan hanya menjadi konsumen media sosial, tetapi juga penjaga kualitas informasi di lingkungannya sendiri.
“Kalau di setiap RW ada anak muda yang berani meluruskan hoaks dan menyampaikan fakta, dampaknya akan luar biasa bagi ketahanan sosial kota,” jelasnya.
Mas Toni juga meluruskan persepsi keliru di masyarakat. Anggaran Rp5 juta per RW bukan dana modal usaha yang dibagikan tunai, melainkan difokuskan untuk pelatihan dan peningkatan kapasitas pemuda.
“Pembinaan itu bukan disuruh buka usaha dengan uang Rp5 juta. Yang kita bangun adalah skill. Anak muda tidak bisa lepas dari gadget, daripada habis untuk judol atau pinjol, lebih baik dipakai untuk produktif,” tegas politisi Fraksi Golkar tersebut.
Fokus utama pelatihan diarahkan pada digital marketing dan digital branding. Dengan keterampilan ini, pemuda diharapkan mampu mendampingi pelaku UMKM di lingkungan RW agar produk lokal bisa naik kelas dan menembus pasar digital.
Model ini menciptakan hubungan saling menguntungkan. Pemuda mendapatkan pengalaman dan keahlian praktis, sementara UMKM memperoleh dukungan promosi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan.
“Minimal, setiap RW punya satu-dua pemuda yang paham pemasaran digital dan bisa membantu UMKM setempat. Inilah pemberdayaan yang konkret,” kata Mas Toni.
Agar program tidak berhenti di wacana, DPRD mendorong adanya roadmap pelaksanaan yang jelas dan bertahap. Bulan awal difokuskan pada literasi digital, tahap berikutnya pada penguatan pemasaran UMKM, dan diakhiri dengan evaluasi berbasis kebutuhan wilayah.
Dengan pola ini, anggaran kepemudaan diharapkan benar-benar menghasilkan dampak terukur, bukan sekadar terserap di atas kertas.
Mas Toni menegaskan, kebijakan ini sejalan dengan visi besar Pemkot Surabaya dalam membangun SDM unggul, adaptif, dan berkarakter. Di tengah perubahan sosial dan teknologi yang cepat, ketahanan mental dan kecakapan digital pemuda menjadi fondasi utama.
“Anak muda hari ini adalah pemimpin Surabaya di masa depan. Tugas pemerintah bukan menggurui, tapi menyiapkan mereka agar siap bersaing dan bertanggung jawab,” pungkasnya. HUM/BOY
