By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: DPRD Surabaya Soroti Jeritan Nelayan Tambak Wedi: BPJS Ketenagakerjaan & BBM Subsidi Tak Bisa Lagi Ditunda
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Indeks

DPRD Surabaya Soroti Jeritan Nelayan Tambak Wedi: BPJS Ketenagakerjaan & BBM Subsidi Tak Bisa Lagi Ditunda

By Admin Selasa, 11 Nov 2025
Share
Anggota DPRD Surabaya, Abdul Malik, prihatin kondisi nelayan Tambak Wedi, Kenjeran.
Anggota DPRD Surabaya, Abdul Malik, prihatin kondisi nelayan Tambak Wedi, Kenjeran.

SURABAYA, Slentingan.com — Di pesisir Tambak Wedi, suara nelayan kembali menggema. Mereka butuh perlindungan, kepastian, dan dukungan nyata. Hal itu mengemuka saat anggota DPRD Surabaya, Abdul Malik, menggelar dialog santai namun sarat makna bersama para nelayan Kenjeran.

Di tengah obrolan yang berlangsung hangat, dua isu mendesak muncul sebagai keluhan utama: jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan akses BBM bersubsidi yang selama ini menjadi beban paling mematikan bagi penghasilan nelayan kecil.

Para nelayan menuturkan bahwa risiko bekerja di laut tidak sebanding dengan pendapatan yang tak menentu. Tanpa jaminan sosial, mereka terombang-ambing tanpa perlindungan ketika kecelakaan atau musibah datang tiba-tiba.

Malik menegaskan bahwa permintaan warga pesisir ini bukan sekadar aspirasi, melainkan kebutuhan dasar yang tak bisa dinegosiasi

Baca Juga:  Jabat Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Ini Janji Arif Fathoni

“BPJS Ketenagakerjaan itu benteng perlindungan mereka. Nelayan butuh ini, dan kita harus hadir memperjuangkannya,” ujarnya.

Persoalan lain yang tak kalah genting: BBM bersubsidi. Selama ini, nelayan Tambak Wedi harus berjibaku mendapatkan bahan bakar dengan harga tinggi, sementara biaya operasional semakin mencekik.

Malik mendorong percepatan pembangunan SPBU khusus nelayan agar akses BBM terjangkau benar-benar dirasakan mereka yang menggantungkan hidup di laut.

“Pom bensin bersubsidi untuk nelayan harus segera diwujudkan. Ini bukan lagi wacana—ini kebutuhan yang menentukan apakah mereka bisa terus melaut atau tidak,” tegas legislator muda dari Fraksi PDI Perjuangan itu.

Malik menilai, perhatian pemerintah kota terhadap masyarakat pesisir harus lebih tajam dan menyentuh kebutuhan paling mendasar. Kesejahteraan nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan, tetapi juga pada dukungan fasilitas dan jaminan sosial yang memadai.

Baca Juga:  KSH Diminta Bersinergi dengan RT/RW, DPRD Surabaya: Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Warga

“Mereka ini pahlawan pangan laut kita. Sudah seharusnya mendapat dukungan penuh, dari perlindungan sosial hingga akses energi yang murah,” tekannya.

Melalui pertemuan ini, Malik berharap DPRD dan Pemkot Surabaya bisa bergerak cepat menyusun langkah konkret untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat pesisir utara.

“Secara perlahan kita perjuangkan bersama,” pungkasnya, menutup dialog yang menyiratkan harapan baru bagi nelayan Tambak Wedi. HUM/BOY

TAGGED: #BBM, #kenjeran, Abdul Malik, BBM Subsidi, BPJS Ketenagakerjaan, DPRD SURABAYA, Nelayan Tambak Wedi
Admin Sabtu, 15 Nov 2025 Selasa, 11 Nov 2025
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Nampak proyek pembangunan gedung perkantoran PT Wulandaya Cahaya Lestari di Jalan Jenderal Basuki Rahmat 165–167.
Proyek Jalan Terus, Dibiarkan Bingung: Warga Keputran Tagih PIC dan Tanggung Jawab Pengembang
Rabu, 6 Mei 2026
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai.
Kursi Pimpinan Tak Lagi Kosong, DPRD Surabaya Lantik Ketua Baru Hari Ini
Rabu, 6 Mei 2026
Eri Cahyadi, turun langsung “menggedor” kesadaran warga dan anak muda saat berdialog di Balai RW 7 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan.
Kampung Pancasila Tak Boleh Sekadar Slogan, Eri Cahyadi “Gedor” Gen Z Karah Jadi Motor Ekonomi Warga
Senin, 4 Mei 2026
Foto: Steffiani Setyadji, Direktur 10 Regentstraat bersama Jimmy Saputra, Ceo Pos Bloc pengelola gedung kantor pos Kebon Rojo.
Kuliner Berbalut Warisan Sejarah, 10 Regentstraat Jadi Nafas Baru Kota Lama Surabaya
Jumat, 1 Mei 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Icha Yang saat meladeni wawancara oleh media setempat di stasiun televisi Hunan, Tiongkok, melalui program Qing Chun Chuang Ge.

Icha Yang Tembus TV Hunian Internasional China: Penyanyi Asal Jember, Jawa Timur Ini Makin Mendunia

Minggu, 19 Apr 2026
Petugas imigrasi di seluruh Indonesia tetap memberikan pelayanan keimigrasian meski diterapkan secara WFH setiap hari Jumat.

Jumat WFH, Imigrasi Tetap Ngebut! Hendarsam: Layanan Tak Boleh Kendor Seinci Pun

Jumat, 10 Apr 2026
Brigjenpol Yuldi Yusman

Era Yuldi Yusman: PNBP Imigrasi Pecah Rekor, Pelanggar Tak Diberi Ruang

Kamis, 2 Apr 2026
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, didampingi Kakanwil Ditjen Imigrasi DK Jakarta Pamuji Rahardja dan Kakanim Soekarno-Hatta Galuh Priya Perdhana menggelar konferensi pers.

Imigrasi Soekarno-Hatta Tembus 10 Besar Dunia, Bukti Layanan RI Tak Lagi Kelas Dua

Selasa, 24 Mar 2026

BERITA POPULER

Berita Menarik Lainnya:

Nampak proyek pembangunan gedung perkantoran PT Wulandaya Cahaya Lestari di Jalan Jenderal Basuki Rahmat 165–167.

Proyek Jalan Terus, Dibiarkan Bingung: Warga Keputran Tagih PIC dan Tanggung Jawab Pengembang

Rabu, 6 Mei 2026
Wakil Ketua DPRD Surabaya, Bahtiyar Rifai.

Kursi Pimpinan Tak Lagi Kosong, DPRD Surabaya Lantik Ketua Baru Hari Ini

Rabu, 6 Mei 2026
Anggota DPRD Komisi C yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD Surabaya, Josiah Michael menyerahkan rekomendasi dan kronologis berbagai kasus tanah di Surabaya ke Komisi II DPR RI yang membidangi pertanahan.

DPRD Surabaya Menggugat: Surat Ijo Jadi Simbol Ketidakadilan, Negara Diminta Berhenti “Melawan” Rakyat

Rabu, 15 Apr 2026
Suasana gedung di Balai Kota Surabaya tampak asri dan menyejukkan, dikelilingi hamparan tanaman hijau yang tertata rapi.

Dikejar Tagihan Rp104 M, DPRD Surabaya Libatkan KPK dan Kejagung, Kasus Utang Sampah Memanas

Minggu, 12 Apr 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?