SURABAYA, Slentingan.com – Pengusutan dugaan korupsi pengelolaan keuangan di PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengguncang perhatian publik.
Di tengah proses hukum yang terus bergerak, DPRD Kota Surabaya angkat suara, mengingatkan satu hal krusial: jangan sampai satwa ikut menanggung akibat.
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Budi Leksono, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum.
Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya ini, dugaan penyimpangan memang harus dibuka seterang-terangnya agar tata kelola perusahaan daerah menjadi bersih dan akuntabel.
Namun, pria yang akrab disapa Buleks itu memberi peringatan keras. Penyelidikan, audit, hingga penggeledahan jangan sampai membuat perhatian terhadap penghuni kebun binatang justru melemah.
“Penegakan hukum jalan terus. Tapi satwa jangan kena dampak. Pakan dan kesehatannya tidak boleh terlantar,” tegasnya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Surabaya tersebut mengingatkan, inti keberadaan KBS bukan sekadar administrasi atau laporan keuangan, melainkan konservasi dan kesejahteraan hewan. Karena itu, kondisi apa pun di level manajemen tidak bisa dijadikan alasan untuk menurunkan standar perawatan.
Ia menyoroti potensi munculnya kekhawatiran penggunaan anggaran di tengah penyidikan. Jika tidak diantisipasi, situasi ini bisa berujung pada tersendatnya pengadaan pakan maupun layanan medis.
“Satwa itu sepenuhnya bergantung pada manusia. Jangan sampai karena ada perkara hukum, mereka yang justru jadi korban. Kebersihan kandang, makanan, sampai dokter hewan harus tetap prioritas,” ujarnya.
Buleks juga mendesak manajemen KBS bersama Pemerintah Kota Surabaya memastikan operasional harian tetap aman. Rantai pasokan pakan dan obat tidak boleh terputus sedetik pun.
Sementara itu, Kejati Jatim terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi di tubuh PD TSKBS. Dalam penggeledahan terakhir, penyidik membawa sejumlah dokumen penting serta barang bukti elektronik guna menelusuri potensi kerugian negara.
Proses hukum kini berjalan. Tetapi pesan DPRD jelas: siapa pun yang salah harus bertanggung jawab, tanpa mengorbankan makhluk hidup yang tak punya suara. HUM/BOY
