By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Kapolres Beri Reward dan Punishment Polsek Jajaran Se-Polres Lamongan
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Headlines

Kapolres Beri Reward dan Punishment Polsek Jajaran Se-Polres Lamongan

By Admin Senin, 13 Feb 2023
Share
AKBP Yakhob Silvana Delareskha memberikan reward kepada polsek yang berprestasi.

LAMONGAN, Slentingan.com
Polres Lamongan menggelar apel pemberian reward dan punishment pada kegiatan operasi kepolisian dalam rangka pemberantasan miras di wilayah hukum Polres Lamongan dipimpin langsung Kapolres Lamongan AKBP Yakhob Silvana Delareskha, Senin (13/2/2023).

Reward dan punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi anggota Polri atau petugas pelayanan publik untuk memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasi. Pemberian reward dan punishment sesuai dengan mekanisme reformasi birokrasi di kementerian/lembaga pemerintahan.

Adapun polsek jajaran yang mendapatkan reward  adalah Polsek Paciran, Polsek Glagah, dan Polsek Brondong, sedangkan polsek jajaran yang memperoleh punishment serta diberikan bendera tengkorak adalah Polsek Sarirejo, Polsek Solokuro, dan Polsek Babat.

Baca Juga:  Pastikan Libur Nataru Aman dan Lancar, Kapolres Lamongan Sidak Wisata Bahari Lamongan

Kapolres Lamongan dalam amanatnya menjelaskan, diberikannya reward kepada anggota Polri merupakan suatu upaya agar anggota lebih giat dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

“Penghargaan tersebut sebagai motivasi untuk memacu personel lainnya agar dapat lebih berprestasi dan berinovasi dalam menjalankan tugas di lapangan,” jelasnya.

Menurutnya, upaya pemberantasan miras adalah salah satu kegiatan yang menjadi ladang ibadah. Kapolres meminta untuk tidak dilakukan pembiaran peredaran miras.

“Karena akan menjadi dosa jariyah bagi kita karena Miras adalah salah satu penyakit masyarakat yang menjadi sumber penyebab gangguan kamtibmas,” tegasnya.

Kapolres berharap, jajaran mencari tahu peredaran miras sampai ke pelosok dan segera memberantasnya.

“Karena dengan steril dari miras masyarakat akan mudah berfikir positif. Evaluasi akan tetap kita lakukan setiap 3 bulan sekali kaitannya dengan upaya Polsek jajaran Polres Lamongan,” urainya.

Baca Juga:  Ringankan Beban Masyarakat Kurang Mampu, Kapolres Yakhob Bagikan Zakat Fitrah

Dengan memberdayakan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk menjadi kepanjangan tangan guna mengendalikan kerawanan konflik untuk menentukan sikap dalam menjaga kamtibmas.

“Terimakasih saya ucapkan pada Polsek yang mendapatkan reward dan bagi yang menerima punishment ke depan kinerjanya agar lebih ditingkatkan lagi,” tutupnya. (HUM/CAK)

TAGGED: #Polres Lamongan, #Reward Punishment, #Yakhob Silvana Delareskha
Admin Senin, 13 Feb 2023 Senin, 13 Feb 2023
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,
DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta
Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)
Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan
Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir
Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk
Selasa, 1 Jul 2025
Ad imageAd image
Ad imageAd image

NASIONAL

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI.

Temukan Sejumlah Masalah, Timwas DPR RI Siapkan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Haji 2025

Rabu, 11 Jun 2025
Wali Kota Surabay Eri Cahyadi memberikan keterangan kepada wartawan soal Covid-19.

Kementerian Kesehatan Terbitkan SE Covid-19, Wali Kota Eri Cahyadi Imbau Pakai Masker

Selasa, 3 Jun 2025
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Jelang Puncak Haji, DPR RI dan Kemenag Gelar Rapat Koordinasi Bahas 3 Masalah Krusial

Senin, 2 Jun 2025
Jan Hwa Diana dikeler ke ruang penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim

Jan Hwa Diana Tahan Ratusan Ijazah Sejak 2019, Sebagai Jaminan Selama Bekerja

Minggu, 25 Mei 2025

BERITA POPULER

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan

Berita Menarik Lainnya:

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,

DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)

Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan

Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Selasa, 1 Jul 2025

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?