By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Wali Kota Eri Hadiri Peresmian Ruang PTSP Pengadilan Negara Surabaya
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Headlines

Wali Kota Eri Hadiri Peresmian Ruang PTSP Pengadilan Negara Surabaya

By Admin Senin, 20 Feb 2023
Share
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menghadiri peresmian Ruang PTSP Pengadilan Negeri Surabaya, Senin (20/02/2023).

SURABAYA, Slentingan.com – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menghadiri acara peresmian ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Kelas IA, Senin (20/2/2023). Acara peresmian ini juga dihadiri langsung Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) M Syarifuddin.

Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bangga dengan adanya ruang baru pelayanan PTSP PN Surabaya. Ia berharap, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Pengadilan Negeri bisa terus bersinergi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi warga Kota Pahlawan.

“Mewakili seluruh warga Surabaya, kami matur nuwun sanget (terima kasih banyak), apa yang sudah diarahkan Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga memberikan yang terbaik bagi warga Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi dalam sambutannya.

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, pemkot dan Forkopimda, khususnya PN Surabaya, terus bersinergi dalam memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya yakni melalui Program Lontong Balap (Layanan Online Terpadu One Gate System bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pengadilan Negeri).

Baca Juga:  Angka Stunting Di Surabaya Turun Jadi Paling Rendah Se-Indonesia

“Kami dengan Forkopimda terus bergerak bersama. Dengan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ini, pelayanan kami kepada masyarakat itu ada namanya Lontong Balap,” ujarnya.

Ia menyebut, melalui program Lontong Balap, warga yang ingin mengurus Administrasi Kependudukan (Adminduk) dengan membutuhkan lampiran penetapan pengadilan, tak perlu lagi menunggu selama tiga minggu. Sebab, pemohon bisa mendapatkan sekaligus di hari yang sama dengan mengikuti sidang di Mal Pelayanan Publik Siola atau kantor kecamatan serta kelurahan sesuai jadwal.

“Dengan kehebatan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, dengan perjuangan para hakim, kita melakukan (Lontong Balap) ada di kelurahan dan kecamatan. Ini lewat aplikasi, setelah daftar, sidang, langsung diberikan (Adminduk) hari itu juga,” terangnya.

“Ini juga berkat bimbingan Ketua Mahkamah Agung RI, sehingga warga Surabaya semakin merasakan pelayanan-pelayanan (luar biasa) yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya,” sambungnya.

Baca Juga:  Pemkot Surabaya Sediakan 9 Bus Sekolah Demi Cegah Pelajar Dibawah Umur Berkendara Liar

Bahkan, Wali Kota Eri Cahyadi mengungkapkan, warga meminta agar pelayanan Lontong Balap di kelurahan atau kecamatan, bisa diadakan sebulan tiga kali. Karena jika sebelumnya, pelayanan Lontong Balap ini tersedia sebulan satu kali di kecamatan atau kelurahan.

“Dulu permintaan (Lontong Balap) itu sebulan sekali, hari ini permintaan meningkat sebulan jadi tiga kali. Berarti ini menunjukkan kepuasan warga Surabaya. Semoga Pengadilan Negeri dan Pemkot Surabaya bisa terus bersinergi untuk memberikan yang terbaik bagi umat di Kota Surabaya,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rudi Suparmono memastikan, pihaknya akan terus meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan menyediakan kemudahan pelayanan melalui ruang PTSP di lantai 1.

“Januari sekitar tahun 2018, awal mulai kami menegakkan PTSP di lantai 2 dan Insyaallah hari ini, monumen awal kami bangun untuk memastikan 20 Februari 2023 dikenang sebagai hari awal relokasi PTSP. Sekaligus hari awal bangkitnya semangat dan motivasi baru kami untuk melayani dengan lebih baik,” kata Rudi Suparmono.

Baca Juga:  Sangat Diminati, Aplikasi WargaKu Surabaya Terima 10.504 Pengaduan

Ia menjelaskan, bahwa relokasi ruang PTSP dari gedung lantai 2 ke lantai 1 juga dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan yang prima. Juga, sekaligus untuk memberikan kemudahan akses bagi para pengguna layanan terkait dengan tata letak ruang pelayanan. “Dan yang paling utama adalah mengoptimalkan jalur, ruang steril hakim dan pegawai terhadap pengguna layanan,” ujarnya.

Dengan hadirnya ruang PTSP PN Surabaya di lantai 1, pihaknya berharap, layanan ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat. Utamanya, dalam peningkatan kualitas menuju pelayanan prima dengan memberikan kepuasan kepada para pengguna layanan pengadilan.

“Court digital lounge sudah kami siapkan di PTSP. Kita harapkan dapat menjadi wadah pengenalan seluruh sistem elektronik Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Surabaya,” pungkasnya. (GIT/NIK)

TAGGED: #ericahyadi, #pemkotsurabaya, #Pengadilannegerisurabaya, #WALIKOTASURABAYA
Admin Senin, 20 Feb 2023 Senin, 20 Feb 2023
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,
DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta
Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)
Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan
Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir
Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk
Selasa, 1 Jul 2025
Ad imageAd image
Ad imageAd image

NASIONAL

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI.

Temukan Sejumlah Masalah, Timwas DPR RI Siapkan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Haji 2025

Rabu, 11 Jun 2025
Wali Kota Surabay Eri Cahyadi memberikan keterangan kepada wartawan soal Covid-19.

Kementerian Kesehatan Terbitkan SE Covid-19, Wali Kota Eri Cahyadi Imbau Pakai Masker

Selasa, 3 Jun 2025
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Jelang Puncak Haji, DPR RI dan Kemenag Gelar Rapat Koordinasi Bahas 3 Masalah Krusial

Senin, 2 Jun 2025
Jan Hwa Diana dikeler ke ruang penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim

Jan Hwa Diana Tahan Ratusan Ijazah Sejak 2019, Sebagai Jaminan Selama Bekerja

Minggu, 25 Mei 2025

BERITA POPULER

Silaturahmi Berbuah Strategi: Imigrasi Malut Gandeng Kabinda Perkuat Lini Depan Keamanan

DPRD Surabaya Warning Pansel Sekda: Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi Politik!

Kemenkum Jatim Gaspol Lindungi Warisan Lokal Lewat Indikasi Geografis

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Berita Menarik Lainnya:

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,

DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)

Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan

Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Selasa, 1 Jul 2025

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?