By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Waspadai Covid-19 Gelombang Ketiga di Lapas/ Rutan
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Headlines

Waspadai Covid-19 Gelombang Ketiga di Lapas/ Rutan

By Admin Minggu, 31 Okt 2021
Share
Kemenkumham Jatim
Kakanwil Kemenkumham Jatim Krismono.

SURABAYA, Slentingan.com – Salah satu tempat yang paling menderita saat pandemi COVID-19 gelombang kedua pada Juni-Agustus lalu adalah lapas/ rutan. Selain harus melakukan penanganan dengan sarpras minim, overkapasitas membuat protokol kesehatan mustahil dilakukan dengan ketat.

Untuk itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono menyerukan kepada jajarannya agar mewaspadai potensi pandemi COVID-19 gelombang ketiga yang diperkirakan akan tiba pada Desember 2021-Januari 2022.

“Tentunya kami berharap gelombang ketiga COVID-19 itu tidak akan terjadi, karena akan sangat berat untuk lapas/ rutan jajaran,” ucap Krismono, Minggu (31/10/2021).

Harapan Krismono ini memang bukan tanpa alasan. Dia menceritakan bagaimana jajarannya, 39 lapas/ rutan di Jatim, harus berjibaku menyelamatkan nyawa warga binaan dan pegawai selama puncak gelombang kedua yang lalu.

Baca Juga:  Staf Ahli Menkumham Bidang  Ekonomi Beri Penguatan Zona Integritas 

Menurutnya, pada gelombang kedua lalu, lapas/ rutan harus menambah blok isolasi khusus pasien COVID-19.

“Setiap lapas/ rutan harus menambah hingga dua kali lipat dari jumlah blok isolasi yang ada,” urainya.

Termasuk menyediakan blok khusus warga binaan manula. Karena para manula termasuk paling rentan tertular. Apalagi, lanjut Krismono, mayoritas memiliki komorbid.

“Selama ini yang meninggal karena COVID-19 di lapas/ rutan adalah warga binaan berumur 50 tahun ke atas,” jelasnya.

Perlu diketahui bahwa sejak Januari hingga 5 Oktober 2021, terakumulasi 1.206 warga binaa di Jatim terkonfirmasi COVID-19. Dari jumlah itu, 1.087 warga binaan dinyatakan telah selesai menjalani isolasi/ perawatan di RS. Sedangkan tingkat kematiannya masih dibawah 2% yaitu sebanyak 19 orang warga binaan. Kematian terbanyak terjadi saat pandemi gelombang kedua lalu.

Baca Juga:  Plt Kadivpas Gun Gun Ajak Jajaran Transparan Beri Pelayanan untuk Tekan Pungli

“Jika keadaan warga binaan masih bisa terkendali, maka sebisa mungkin ditangani sendiri dengan penempatan di blok isolasi dan pemberian extra food seperti multivitamin dan susu,” ujarnya.

Sedangkan dari pegawai Kemenkumham di Jatim, dari sekitar 4.500 orang, 720 diantaranya terkonfirmasi COVID-19 selama 2021. Untuk itu, pihaknya berharap kejadian di gelombang kedua tidak terulang kembali. Di sisi lain, pihak Kemenkumham Jatim juga telah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran dan penanganan COVID-19.

Diantaranya dengan mempercepat vaksinasi, isolasi bagi warga binaan baru di blok khusus hingga melakukan disinfeksi secara berkala. Untuk vaksinasi, saat ini hampir seluruh lapas/ rutan sudah 100%. Hanya beberapa warga binaan yang terkendala administrasi, namun sudah mendapatkan solusinya.

Baca Juga:  10 Satker di Lingkungan Kemenkumham Jatim Rebut WBK/WBM

“Sementara ini kami hanya menerima tahanan yang statusnya A3 (tahanan pengadilan) saja, hal ini terbukti efektif menjaga tingkat overkapasitas dan menekan penyebaran COVID-19,” tuturnya. (hum/cak)

TAGGED: #dirjenpemasyarakatan, #kemenkumhamjatim, #kemenkumhamri, #krismono
Admin Minggu, 31 Okt 2021 Minggu, 31 Okt 2021
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,
DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta
Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)
Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan
Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir
Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk
Selasa, 1 Jul 2025
Ad imageAd image
Ad imageAd image

NASIONAL

Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, juga anggota Tim Pengawas Haji DPR RI.

Temukan Sejumlah Masalah, Timwas DPR RI Siapkan Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan Haji 2025

Rabu, 11 Jun 2025
Wali Kota Surabay Eri Cahyadi memberikan keterangan kepada wartawan soal Covid-19.

Kementerian Kesehatan Terbitkan SE Covid-19, Wali Kota Eri Cahyadi Imbau Pakai Masker

Selasa, 3 Jun 2025
Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Jelang Puncak Haji, DPR RI dan Kemenag Gelar Rapat Koordinasi Bahas 3 Masalah Krusial

Senin, 2 Jun 2025
Jan Hwa Diana dikeler ke ruang penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Jatim

Jan Hwa Diana Tahan Ratusan Ijazah Sejak 2019, Sebagai Jaminan Selama Bekerja

Minggu, 25 Mei 2025

BERITA POPULER

Silaturahmi Berbuah Strategi: Imigrasi Malut Gandeng Kabinda Perkuat Lini Depan Keamanan

DPRD Surabaya Warning Pansel Sekda: Jangan Jadi Ajang Bagi-Bagi Kursi Politik!

Kemenkum Jatim Gaspol Lindungi Warisan Lokal Lewat Indikasi Geografis

Tinjau Kantah Kota Denpasar, Wamen ATR/Waka BPN Tekankan Pentingnya Budaya Melayani

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Berita Menarik Lainnya:

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i,

DPRD Surabaya Usul Proyek 3 SMPN Baru Dihentikan, Anggaran Disarankan untuk Subsidi Sekolah Swasta

Rabu, 2 Jul 2025
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Asep Heri, memberikan kuliah umum di Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (UNIPDU)

Kakanwil BPN Jatim Tekankan Peran Mahasiswa dalam Transformasi Digital Pertanahan

Selasa, 1 Jul 2025
Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

Selasa, 1 Jul 2025
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr Akmarawita Kadir

Komisi D DPRD Surabaya Desak Evaluasi Sistem Rujukan BPJS: 144 Daftar Penyakit Tak Bisa Dirujuk

Selasa, 1 Jul 2025

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?